Suara.com - Usai Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dicokok KPK, pembahasan soal lobster kembali ramai dibicarakan.
Publik bahkan mengungkit kembali Mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti agar diangkat kembali menjadi menteri, menggantikan Edhy Prabowo.
Meski begitu menurut salah seorang pembudidaya lobster, Abdullah, kebijakan dua menteri tersebut memiliki plus dan minusnya masing-masing.
"Kami sudah melakukan budidaya Lobster dari tahun 1994. Waktu itu Bu Susi belum jadi menteri, harga untuk konsumsi Rp 700-800 ribu per kg tanpa size. Memang waktu itu penyelundupan tetap jalan," kata Abdullah dikutip dari acara Indonesia Lawyers Club, Rabu (02/12/2020).
Sejak saat itu, lanjutnya, keluarlah Permen KP nomor 56 dari Susi Pudjiastuti sehingga pembudidaya lobster perlahan mulai ambruk.
"Tapi temen-temen kita pembudidaya ini tetap bertahan walaupun ambruk sudah sebagian," ujar Abdullah.
Kendati terpuruk, Abdullah mengaku ada untungnya di balik kebijakan larangan ekspor benih lobster.
Sebab kata dia, untuk bibitnya pembudidaya terpenuhi terus.
"Waktu itu kita bisa beli dari Rp 1.000- Rp 2.000 per ekor. Untuk pasir dan mutiara Rp 3.000 sampai Rp 7.500," imbuhnya.
Baca Juga: Gandeng PPATK, KPK Telusuri Dugaan Aliran Suap Edhy Prabowo ke Pihak Lain
Sementara ketika Edhy Prabowo menjabat sebagai menteri, Abdullah mengaku ada nilai positifnya.
Sebab, budidaya lobster semakin banyak meski untuk mendapatkan benih lobster sangat kesulitan.
"Untuk Pak Edhy karena ia membuka kran ekspor, jadi sekarang ini, posisi kita di tempat kami, sentra budidaya lobster NTB, kami kewalahan sama bibit. Bibit langsung tidak ada," terangnya.
Oleh sebab itu, ia membandingkan zaman Susi Pudjiastuti dengan Edhy Prabowo sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya.
Saat zaman Susi dilarang budidaya meski benih melimpah, namun zaman Edhy boleh budidaya namun benih sangat minim.
"Jadi saya minta kepada KKP agar jangan diatur dengan size khusus untuk lobster budidaya, kalau untuk alam kita setuju," ungkapnya.
Berita Terkait
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Benteng Terakhir Pesisir: Mengapa Zona < 1 Mil Harus Dilindungi Total
-
Susi Pudjiastuti Minta Wamenag Laporkan Gus Elham ke Polisi, Netizen Setuju
-
Biodata dan Pendidikan Susi Pudjiastuti yang Desak Kapolri Tangkap Gus Elham
-
Kasus Gus Elham: Berapa Ancamam Hukuman Penjara Pelecehan Seksual Anak?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
12 Orang Tewas dalam Penembakan Massal Saat Perayaan Hanukkah di Australia
-
Menperin Dorong Industri Berubah Total, Targetnya Zero Waste dan Efisiensi Tinggi
-
Akses Bireuen-Aceh Tengah Kembali Tersambung, Jembatan Bailey Teupin Mane Resmi Rampung
-
Cara Daftar Mudik Nataru Gratis Kemenhub, Hanya untuk 3 Ribu Lebih Pendaftar Pertama
-
Jurus 'Dewa Penyelamat' UB Selamatkan 36 Mahasiswa Terdampak Bencana Sumatera
-
Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Ada Target Soal Pembangunan Hunian Korban Bencana
-
Jadi Biang Kerok Banjir Kemang, Normalisasi Kali Krukut Telan Biaya Fantastis Rp344 Miliar
-
Gubernur Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam, Sumut Solid Atasi Bencana
-
Fakta Baru Pengeroyokan Maut Kalibata, Ternyata Lokasi Bentrokan Lahan Milik Pemprov DKI
-
LPSK Puji Oditur Militer: 22 Senior Penganiaya Prada Lucky Dituntut Bayar Ganti Rugi Rp1,6 Miliar