Suara.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia atau Menko PMK, Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara.
Penunjukkan tersebut menyusul setelah Juliari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi bantuan sosial atau Bansos Covid-19.
Pengamat Politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai penunjukkan Muhadjir sudah tepat karena Mensos dibawah koordinasi Kementerian PMK.
"Dari segi struktur ya tepat, kenapa? karena mensos itu dibawa menteri PMK," ujar Ray saat dihubungi Suara.com, Senin (7/12/2020).
Ketika ditanya apakah ada kemungkinan Muhadjir akan ditunjuk Jokowi sebagai Mensos saat perombakan kabinet, Ray menuturkan hal tersebut bisa saja terjadi.
"Itu sangat mungkin, cuma kalau dari segi kewenangan sih ya Muhadjir kan makin mengecil jabatannya karena hanya melaksanakan satu kementerian dibanding yang sekarang (Menteri Koordinator PMK)," ucap dia.
Namun kata Ray, dari segi kemanfaatan, jaringan dan hubungan masyarakat, jabatan Mensos sangat bergengsi. Sehingga ia menyebut hampir semua partai politik mengincar jabatan Mensos.
"Dari segi hubungan dengan masyarakat dan efeknya kepada masyarakat ya jabatan mensos sangat bergengsi. Hampir semua partai politik menginginkan posisi itu. Jadi artinya tergantung Pak Muhadjir nya dan tentu hanya presiden," tutur Ray.
Ia berharap Muhadjir bisa menunjukkan keahlian dan kemampuannya untuk memimpin kementerian sosial. Ray juga menyarankan kepada Jokowi jika merombak kabinet memilih Mensos bukan dari kader partai, namun dari kalangan profesional.
Baca Juga: Laskar FPI Ditembak Polisi, DPR Minta Jokowi Bentuk Tim Pencari Fakta
Hal tersebut kata Ray, agar tidak terulang kembali kasus korupsi yang dilakukan kader partai yang menjabat sebagai Menteri.
"Posisi-posisi seperti Mensos memang sudah sebaiknya diserahkan kepada kader non partai. Kader non partai ini supaya ya nggak ada kejadian seperti yang sekarang," katanya.
Berita Terkait
-
Arus Mudik Naik dan Kecelakaan Turun 16 Persen, Pemerintah Minta Pemudik Balik Lebih Awal
-
Pemerintah Prioritaskan Sekolah Tatap Muka, Menko PMK: Hindari Learning Loss
-
Menko PMK Soroti Screen Time Anak yang Capai 7,5 Jam: Picu FOMO hingga Gangguan Mental
-
Pratikno Cerita Masa Kecil: Pernah Coba Merokok karena Tumbuh di Lingkungan Petani Tembakau
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Bukan Emas atau Berlian, Pemuda di Rembang Pinang Kekasih dengan Mahar Bibit Pohon Mangga!
-
Tak Hanya Tiket Pesawat, AHY Klaim Pemerintah Jaga Tarif Angkutan Darat dan Laut dari Dampak Perang
-
Tower Provider di Kembangan Roboh Timpa 2 Kontrakan, Polisi Dalami Unsur Pidana Kelalaian Kerja!
-
Bapanas Proyeksikan 7 Komoditas Pangan Pokok Bebas Impor pada 2026, Stok Beras Capai 16 Juta Ton!
-
Doa Saja Tidak Cukup, Vatikan Minta Umat Katolik AS Bergerak Hentikan Perang Amoral Trump di Iran
-
Andrie Yunus Berjuang Pulih: Jalani 5 Kali Operasi dan Cangkok Kulit Paha Akibat Teror Air Keras!
-
Iran Ungkap Alasan Gagalnya Perundingan dengan AS di Pakistan
-
Menolak Takut! 30 Hari Tragedi Air Keras Andrie Yunus, Aktivis Tandai Lokasi Penyiraman Pakai Mural
-
Skandal Kakak-Beradik: KPK Duga Legislator Jatmiko Tahu Praktik Pemerasan Bupati Tulungagung!
-
Sentil Pemprov DKI Soal Preman Tanah Abang, Kevin Wu: Jangan Baru Gerak Kalau Sudah Viral!