Suara.com - Sebanyak lima puluh anggota DPRD DKI Jakarta walk out ketika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Mereka kompak walk out lantaran PSI dinilai tidak konsisten atas sikapnya mengenai kenaikan anggaran rencana kerja tahunan.
Pelopor aksi walk out tersebut adalah Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Golkar Jamaluddin, yang mengganggap fraksi PSI tidak konsisten.
Jamaluddin lantas memberikan pandangannya dalam acara Kompas Petang, Selasa (15/12/2020). Jamaluddin dalam acara tersebut menanggapi pernyataan dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti.
Ray menyebut, perbedaan pendapat dan perbedaan sikap sebelum rapat paripurna adalah sesuatu yang wajar. Namun menurut Jamaluddin hal tersebut justru bagian dari sebuah pengkhianatan.
"Menurut saya, apa yang dikatakan oleh Ray Rangkuti ini sangat bijaksana. Tapi ini seolah membenarkan terjadinya pengkhianatan," ujar Jamaluddin dikutip Suara.com dari kanal YouTube Kompas TV.
Jamaluddin menambahkan, dirinya sangat tidak setuju dengan perubahan sikap PSI karena bisa mengajarkan orang untuk dari awal berkomitmen, untuk kemudian balik badan di akhir mencelakaan orang lain.
"Ini tidak boleh dibiarkan, sikap-sikap seperti ini tidak gentleman, dan bisa menjerumuskan banyak orang," kata Jamaluddin.
Ia berharap siapa saja para politisi supaya berpolitik dengan santun, iya dikatakan iya, yang tidak dikatakan tidak.
Baca Juga: Ketua DPRD DKI Minta Kontrak Guru Pembuat Soal Anies-Mega Tak Diperpanjang
"Siapa kamu? Ngajarin orang untuk berkhianat! Jangan kurang ajar Pak. Saya nggak suka statement seperti itu saya nggak suka. Bahwa semua orang bisa berubah komitmen, saya nggak suka, mau dibawa kemana ini?"
"Kenapa kita diajarkan para senior untuk tidak berkomitmen? Kalaupun memang ujungnya harus mati, komitmen harus dipertahankan!" sambung Jamaluddin.
Di sisi lain, Ray Rangkuti tetap menganggap bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus disikapi secara biasa.
"Kan ada putusan terakhir di mana putusan terakhir itu tidak bisa diganggu gugat. Kapan putusan terakhir itu tidak bisa diganggu gugat? Ya di rapat paripurna itu," balasa Ray Rangkuti.
Ia memaparkan, keputusan tertinggi dalam suatu rapat tetap berada di tangan rakyat. Ketika rakyat menolak, maka semuanya diserahkan kepada rakyat.
Video selengkapnya di sini.
Berita Terkait
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
Sanjungan PSI Usai Prabowo Putuskan Siap Bayar Utang Whoosh: Cerminan Sikap Negarawan Jernih
-
PSI Puji Prabowo yang Siap Tanggung Utang Whoosh: Sikap Negarawan Bijak
-
Respons Keras Jhon Sitorus atas PSI yang Ungkit Jasa Jokowi ke AHY
-
Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta