Suara.com - Sebanyak lima puluh anggota DPRD DKI Jakarta walk out ketika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Mereka kompak walk out lantaran PSI dinilai tidak konsisten atas sikapnya mengenai kenaikan anggaran rencana kerja tahunan.
Pelopor aksi walk out tersebut adalah Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Golkar Jamaluddin, yang mengganggap fraksi PSI tidak konsisten.
Jamaluddin lantas memberikan pandangannya dalam acara Kompas Petang, Selasa (15/12/2020). Jamaluddin dalam acara tersebut menanggapi pernyataan dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti.
Ray menyebut, perbedaan pendapat dan perbedaan sikap sebelum rapat paripurna adalah sesuatu yang wajar. Namun menurut Jamaluddin hal tersebut justru bagian dari sebuah pengkhianatan.
"Menurut saya, apa yang dikatakan oleh Ray Rangkuti ini sangat bijaksana. Tapi ini seolah membenarkan terjadinya pengkhianatan," ujar Jamaluddin dikutip Suara.com dari kanal YouTube Kompas TV.
Jamaluddin menambahkan, dirinya sangat tidak setuju dengan perubahan sikap PSI karena bisa mengajarkan orang untuk dari awal berkomitmen, untuk kemudian balik badan di akhir mencelakaan orang lain.
"Ini tidak boleh dibiarkan, sikap-sikap seperti ini tidak gentleman, dan bisa menjerumuskan banyak orang," kata Jamaluddin.
Ia berharap siapa saja para politisi supaya berpolitik dengan santun, iya dikatakan iya, yang tidak dikatakan tidak.
Baca Juga: Ketua DPRD DKI Minta Kontrak Guru Pembuat Soal Anies-Mega Tak Diperpanjang
"Siapa kamu? Ngajarin orang untuk berkhianat! Jangan kurang ajar Pak. Saya nggak suka statement seperti itu saya nggak suka. Bahwa semua orang bisa berubah komitmen, saya nggak suka, mau dibawa kemana ini?"
"Kenapa kita diajarkan para senior untuk tidak berkomitmen? Kalaupun memang ujungnya harus mati, komitmen harus dipertahankan!" sambung Jamaluddin.
Di sisi lain, Ray Rangkuti tetap menganggap bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus disikapi secara biasa.
"Kan ada putusan terakhir di mana putusan terakhir itu tidak bisa diganggu gugat. Kapan putusan terakhir itu tidak bisa diganggu gugat? Ya di rapat paripurna itu," balasa Ray Rangkuti.
Ia memaparkan, keputusan tertinggi dalam suatu rapat tetap berada di tangan rakyat. Ketika rakyat menolak, maka semuanya diserahkan kepada rakyat.
Video selengkapnya di sini.
Berita Terkait
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
Contoh Singapura dan Filipina, DPRD DKI Diminta Dukung Rencana IPO PAM Jaya
-
Tunjangan DPRD DKI Rp70 Juta Dikaji Ulang: Pramono Anung Lempar Bola ke DPRD
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor