Ada Kekhawatiran Jika Vaksin Covid-19 Berbayar, Masyarakat Tak Mau Ikut

Suara.com - Sejumlah kalangan mengusulkan kepada pemerintah agar membebaskan biaya vaksin Covid-19.

"Karena itu dalam rapat kemarin kita mendorong pemerintah sebetulnya lebih bagus vaksin ini digratiskan. Kalau pun misalnya tidak digratiskan, kita berharap bahwa vaksin itu nanti dibalik 30 persen dan 70 persen. Tujuh puluh persen untuk yang gratis dan kemudian 30 persen untuk yang mandiri. Kalau itu masih masuklah," kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).

Salah satu pertimbangan kenapa vaksin harus digratiskan karena ada kekhawatiran jika biayanya memberatkan, masyarakat akan menolak disuntik vaksin.

"Nanti kalau misalnya kalau mereka tetap disuruh bayar, dikhawatirkan malah tidak akan mau," kata Saleh.

"Bayangkan saja satu vaksin itu nanti harganya Rp200 ribu, kan dua kali suntik, berarti satu orang bayarnya Rp400 ribu. Kalau Rp400 ribu, misal dalam satu keluarga ada lima orang, berarti menjadi Rp2 juta. Jadi Rp2 juta itu kan besar, itu belum tentu sanggup masyarakat."

Sejak September lalu, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance Didin S. Damanhuri sudah mendorong pemerintah menyiapkan anggaran agar vaksin nantinya bisa dinikmati gratis untuk semua masyarakat.

“Intinya harus meyakinkan diri sendiri agar ada niat vaksinasi massal, digratiskan semua,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta.

Menurut dia, dengan digratiskan kepada 270 juta penduduk Indonesia secara bertahap yang rencananya selama enam bulan, maka kurva penyebaran virus Covid-19 akan menurun drastis dan pemulihan ekonomi bisa masif dilakukan.

Ia memperkirakan jika vaksin Covid-19 sudah ditemukan namun penduduk miskin dan rentan miskin harus membeli vaksin itu meski dengan harga yang disubsidi, dikhawatirkan bisa memunculkan gelombang penularan corona lagi karena mereka mengeluarkan biaya.

Baca Juga: Menteri Erick Thohir: Vaksin Covid-19 Nanti Ada yang Gratis dan Berbayar

Pandemi Covid-19, lanjut dia, berpotensi menimbulkan peningkatan jumlah penduduk miskin yakni sekitar 148 juta terdiri dari 33 juta penduduk miskin ekstrim dan 115 juta penduduk rentan

“Masalahnya adalah apa pemerintah ada prioritas tinggi untuk vaksin ini, menyediakan dana sehingga targetnya adalah vaksinasi massal,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan membayar uang muka sebesar Rp3,3 triliun tahun ini untuk vaksin Covid-19.

Pemerintah, kata dia, juga menganggarkan dana sebesar Rp37 triliun untuk anggaran tahun jamak atau multiyear.

Namun, Menko Airlangga tidak memberikan detail apakah dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan vaksin Covid-19 agar bisa dinikmati secara gratis.

Sementara itu, ketika hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI Kamis (27/8) Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan apabila vaksin sudah ditemukan, pemberian vaksin akan dilakukan dengan dua skema yakni subsidi pemerintah dan mandiri.