Suara.com - Pengacara FPI, Aziz Yanuar mengatakan keluarga korban dari enam laskar masih menunggu keputusan Komnas HAM yang berencana mengautopsi ulang jenazah para pengawal Habib Rizieq Shihab yang tewas dalam bentrokan dengan polisi di KM 50, Jalan Tol Jakarta-Cikampek beberapa waktu lalu.
Aziz mengatakan jika keluarga korban pasrah dengan keputusan yang akan dilakukan Komnas HAM terkait investigasi tragedi berdarah itu.
"Kami (keluarga) menunggu dari Komnas HAM, yang jelas pihak keluarga siap akan tetapi menunggu dari Komnas HAM. Penerimannya nanti bagaimana dari keluarga setuju atau tidak itu nanti akan disampaikan, tergantung keputusannya Komnas HAM," kata Aziz di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2020).
Sementara itu juga, salah satu orang tua korban atas nama Faiz Ahmad Syukur yakni Suhada, mengaku menyerahkan terkait rencana autopsi ke Komnas HAM. Jika nantinya keputusan itu diambil, kuburan jenazah laskar FPI bakal kembali dibongkar untuk kepentingan autopsi.
"Kan belum ada keputusannya jadi nanti kami akan serahkan segala sesuatunya kepada Komnas HAM saja. Lagi pula kami pihak keluarga enggak begitu paham enggak ngerti," tuturnya.
Aziz juga mengaku keluarga sebelumnya tidak pernah mempersilakan polisi melakukan autopsi para jenazah laskar.
Menurutnya, permintaan autopsi dikabarkan kepada pihak keluarga melalui sambungan telepon.
"Nah kalau disebut sempat minta izin, Selasa siang (8/12) ada seseorang menelepon kepada saya mengaku dari Polda Metro Jaya untuk meminta izin by phone. Dan ini menurut saya sangat sangat sangat kurang beradab kurang beretika," tandasnya.
Hari ini, Politikus PKS Mardani Ali Sera turut hadir mendampingi keluarga korban 6 laskar FPI yang tewas datangi Komnas HAM.
Baca Juga: Soal Rencana Autopsi Ulang Jenazah, Keluarga Laskar Serahkan ke Komnas HAM
Ia menyebut dalam pertemuan keluarga dan Komnas HAM dokumen persetujuan jika ada opsi autopsi ulang jenazah laskar guna kepentingan pendalaman investigasi.
"Tadi disampaikan ada dokumen keluarga menyetujui jika Komnas HAM memang memerlukan pendalaman dengan melakukan autopsi ulang, tadi disampaikan persetujuan keluarga oleh pengacara," kata Mardani di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2020).
Mardani mengklaim, kuasa hukum dan juga keluarga sudah menyiapkan surat pernyataan yang mempersilakan Komnas HAM melakukan autopsi ulang jenazah laskar.
"Karena yang disampaikam keluarga dan pengacara sebagian yang saya tangkap tadi jenazahnya sudah diautopsi padahal tidak ada keluarga yang memberikan persetujuan untuk melakukan langkah autopsi tersebut," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara