Nasdem: Semua Menteri Tidak Boleh Punya Agenda Sendiri

Suara.com - Partai Nasional Demokrat menyambut baik perombakan kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Selasa (22/12/2020).

Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah  mengatakan bahwa partainya memahami bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

"Tentu Presiden memiliki catatan mengenai kinerja setiap menteri dalam setahun usia kabinet ini sehingga tahu persis menteri mana yang perlu diganti," ujar Charles.

Nasdem berharap agar menteri yang baru diangkat oleh Presiden berkinerja lebih baik dan merupakan figur yang bersih serta memiliki komitmen kuat untuk membantu Presiden dalam memajukan bangsa dan negara.

"Semua menteri tidak boleh punya agenda sendiri, tetapi total melaksanakan visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden," kata anggota Komisi IV DPR.

Menurut dia, waktu pemerintahan Jokowi tinggal 4 tahun lagi, yang pada tahun pertama dilewati dalam badai pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, Nasdem berharap 4 tahun ke depan harus menjadi "tahun-tahun ajaib" untuk menggenjot semua program yang tertunda.

"Tidak ada cara lain kecuali Jokowi membutuhkan para pembantu yang all out bekerja tanpa punya niat sedikit pun untuk korupsi baik untuk kepentingan diri, kelompok, maupun partainya," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan enam menteri baru Kabinet Indonesia Maju dari Istana Merdeka Jakarta.

Keenam menteri, yakni Tri Rismaharini menjabat sebagai menteri sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersangkut kasus dugaan korupsi, Sandiaga Uno menjabat sebagai menparekraf menggantikan Wishnutama Kusubandio, Budi Gunadi Sadikin menjadi menteri kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto.

Sakti Wahyu Trenggono menjabat sebagai menteri KKP menggantikan Edhy Prabowo yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait dengan penetapan izin ekspor benih lobster, Yaqut Cholil Qoumas menjadi menteri agama menggantikan  Fachrul Razi.

Muhammad Lutfi menjadi menteri perdagangan menggantikan Agus Suparmanto.