Suara.com - Kementerian Sosial kini resmi memiliki menteri definitif yang baru yakni Tri Rismaharini. Ia menggantikan sosok Juliari Batubara yang heboh jadi tersangka korupsi bansos corona senilai miliaran rupiah.
Kini, sosok perempuan yang akrab disapa Risma itu resmi menjadi Menteri Sosial usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (23/12/2020).
Risma menyebut, akan mengebut realisasi penyaluran bantuan sosial sejak pekan pertama Januari 2021.
"Kementerian Sosial diminta bapak Presiden adalah sangat urgen bagaimana realisasi bantuan untuk triwulan IV dan nanti awal 2021 Januari itu minggu pertama harus bisa keluar," kata Risma, dilansir Antara.
Diketahui, Kementerian Sosial memang mendapatkan pagu Rp 128,927 triliun untuk program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Covid-19 dari total anggaran Rp 695 triliun pada 2020.
Sedangkan pada APBN 2021 sektor perlindungan sosial mendapat anggaran senilai Rp 408,8 triliun.
"Karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional karena itu kami harus kerja keras sehingga minggu pertama Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan kepada penerima bantuan," ungkap Risma.
Risma juga mengaku ingin memulai program pemberdayaan.
"Kedua pemberdayaan, selama ini kita mencoba bagaimana bantuan itu mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur ke kesejahteraan masyarakat artinya ada mekanisme-mekanisme pembinaan yang harus dilakukan," tambah Risma.
Baca Juga: Jadi Wali Kota Surabaya 2 Periode, Segini Kekayaan Mensos Tri Rismaharini
Risma juga mengaku tidak bisa sendirian dalam mengerjakan hal itu.
"Kami akan gandeng gubernur, kepala daerah utamanya perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis perkembangan di daerahnya," kata Risma.
Tidak ketinggalan Risma ingin mengantisipasi bencana karena kondisi cuaca.
"Kami juga harus antisipasi sesuai ramalan BMKG setelah curah hujan tinggi yaitu La Nina akan terjadi El Nino, curah hujan tinggi akan berimplikasi pada hasil-hasil produk pertanian atau yang lain sehingga itu yang harus diimbangi supaya tidak terjadi kelaparan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jadi Wali Kota Surabaya 2 Periode, Segini Kekayaan Mensos Tri Rismaharini
-
Bakal Urus Perbaikan Data Penerima Bantuan, Mensos Risma Akan Transparan
-
Risma Jadi Mensos, Sejak Malam Karangan Bunga Padati Gedung Kemensos
-
Kebijakan Pertama Mensos Risma Hapus Bansos Tunai, Semua Jadi Elektronik
-
Jadi Menteri Sosial, Risma Kebut Realisasi Bansos Mulai Januari 2021
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu