Suara.com - Kementerian Sosial kini resmi memiliki menteri definitif yang baru yakni Tri Rismaharini. Ia menggantikan sosok Juliari Batubara yang heboh jadi tersangka korupsi bansos corona senilai miliaran rupiah.
Kini, sosok perempuan yang akrab disapa Risma itu resmi menjadi Menteri Sosial usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (23/12/2020).
Risma menyebut, akan mengebut realisasi penyaluran bantuan sosial sejak pekan pertama Januari 2021.
"Kementerian Sosial diminta bapak Presiden adalah sangat urgen bagaimana realisasi bantuan untuk triwulan IV dan nanti awal 2021 Januari itu minggu pertama harus bisa keluar," kata Risma, dilansir Antara.
Diketahui, Kementerian Sosial memang mendapatkan pagu Rp 128,927 triliun untuk program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Covid-19 dari total anggaran Rp 695 triliun pada 2020.
Sedangkan pada APBN 2021 sektor perlindungan sosial mendapat anggaran senilai Rp 408,8 triliun.
"Karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional karena itu kami harus kerja keras sehingga minggu pertama Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan kepada penerima bantuan," ungkap Risma.
Risma juga mengaku ingin memulai program pemberdayaan.
"Kedua pemberdayaan, selama ini kita mencoba bagaimana bantuan itu mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur ke kesejahteraan masyarakat artinya ada mekanisme-mekanisme pembinaan yang harus dilakukan," tambah Risma.
Baca Juga: Jadi Wali Kota Surabaya 2 Periode, Segini Kekayaan Mensos Tri Rismaharini
Risma juga mengaku tidak bisa sendirian dalam mengerjakan hal itu.
"Kami akan gandeng gubernur, kepala daerah utamanya perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis perkembangan di daerahnya," kata Risma.
Tidak ketinggalan Risma ingin mengantisipasi bencana karena kondisi cuaca.
"Kami juga harus antisipasi sesuai ramalan BMKG setelah curah hujan tinggi yaitu La Nina akan terjadi El Nino, curah hujan tinggi akan berimplikasi pada hasil-hasil produk pertanian atau yang lain sehingga itu yang harus diimbangi supaya tidak terjadi kelaparan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jadi Wali Kota Surabaya 2 Periode, Segini Kekayaan Mensos Tri Rismaharini
-
Bakal Urus Perbaikan Data Penerima Bantuan, Mensos Risma Akan Transparan
-
Risma Jadi Mensos, Sejak Malam Karangan Bunga Padati Gedung Kemensos
-
Kebijakan Pertama Mensos Risma Hapus Bansos Tunai, Semua Jadi Elektronik
-
Jadi Menteri Sosial, Risma Kebut Realisasi Bansos Mulai Januari 2021
Terpopuler
- 6 Mobil Terbaik untuk Lansia: Fitur Canggih, Keamanan dan Kenyamanan Optimal
- 10 Mobil Mini Bekas 50 Jutaan untuk Anak Muda, Sporty dan Mudah Dikendarai
- 5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah yang Cocok untuk Multitasking dan Berbagai Kebutuhan
- 6 Motor Paling Nyaman untuk Boncengan, Cocok buat Jalan Jauh Maupun Harian
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
Pilihan
-
OJK Lapor Bunga Kredit Perbankan Sudah Turun, Cek Rinciannya
-
Profil PT Abadi Lestari Indonesia (RLCO): Saham IPO, Keuangan, dan Prospek Bisnis
-
Profil Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo
-
Potret Victor Hartono Bos Como 1907 Bawa 52 Orang ke Italia Nonton Juventus
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
Terkini
-
KPK Tunggu 3 Perkara yang Diduga Jadi Sumber TPPU SYL
-
Gus Ipul Benarkan Penasihat Khusus Ketum PBNU Dicopot Imbas Isu Zionisme
-
Tepis Narasi di Medsos, KPK Tunjukkan Perbandingan Kapal ASDP dengan Kapal Tua PT JN
-
Alibi Bangkai Anjing Terkuak, Polisi Bongkar Cara Ayah Tiri Tipu Saksi untuk Buang Jasad Alvaro
-
Hasil Riset Sebut Penerimaan Publik Terhadap Program Kemendikdasmen Sangat Tinggi, Ini Paparannya
-
Bawa Misi Pendidikan Vokasi, Gubernur Pramono Bidik Kerja Sama dengan Siemens di Jerman
-
KPK Buka Peluang Periksa Menkes Budi Gunadi Terkait Kasus RSUD Koltim, Ada Aliran Dana?
-
Pura-pura BAB, Pembunuh Bocah Alvaro Gantung Diri Pakai Celana Panjang di Ruang Konseling Polres
-
Dana Pemda Rp203 Triliun Mengendap di Bank, Begini Penjelasan Mendagri Tito ke Prabowo
-
Prabowo Perintahkan Audit Kematian Ibu Hamil di Papua, Aktivis Sebut Kasus Femisida