Suara.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak ulama-ulama Indonesia untuk terlibat dalam upaya perwujudan perdamaian di Afghanistan.
Di sela-sela kunjungan ke Kabul, Rabu (24/12/2020), JK mengatakan MUI dapat mengambil peran dengan mengundang tokoh Taliban dan pihak Pemerintah Afghanistan untuk berdialog di Jakarta.
"Mengundang pihak yang berkonflik untuk berdialog di Jakarta, itu salah satu opsi. Kita (Indonesia) akan mengundang melalui Majelis Ulama Indonesia," kata JK dalam keterangan tertulis.
JK juga akan segera melaporkan kepada Wakil Presiden Maruf Amin terkait rencana perwujudan perdamaian Afghanistan tersebut setibanya di Tanah Air.
"Saya juga akan segera melaporkan ke Wakil Presiden Maruf Amin untuk berkoordinasi. Bagaimana pun, program perdamaian ini adalah gagasan dari Pemerintah Indonesia," kata Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia.
Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Afghanistan Arief Rachman mengatakan kedatangan Jusuf Kalla ke Kabul sangat dinantikan pihak Afghanistan untuk dapat memberikan solusi bagi perdamaian di negara Islam tersebut.
"Pihak Afghanistan sangat welcome ke Pak JK; dan semoga pelibatan ulama untuk perdamaian dapat menghadirkan damai di Afghanistan," kata Arief Rachman di Kabul.
Pihak Afghanistan percaya bahwa Indonesia bisa menjadi juru damai bagi konflik yang terjadi di negara tersebut, kata Arief.
Indonesia dan Afghanistan akan melakukan pendekatan agama dalam penyelesaian konflik dan perdamaian di tengah konflik, dengan melibatkan para ulama dalam menyebarkan ajaran Islam wasathiyah.
Baca Juga: Helikopter Militer Jemput Jusuf Kalla, Jubir: Wapres Ma'ruf Amin Tahu
Sebelum keberangkatannya ke Kabul, JK telah menemui Maruf Amin untuk menyampaikan keinginan pemerintah Afghanistan agar Indonesia menjadi juru damai dalam konflik yang terjadi di negara tersebut.
Maruf pun menyambut baik rencana perdamaian tersebut, sebagai salah satu bentuk penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Afghanistan.
Berita Terkait
-
Jadi Buron Kasus Pencemaran Nama Baik JK, Kejagung Buru Silfester Matutina
-
Api Kembali Membara: Habib Rizieq Serukan Umat Tangkap dan Seret Silfester Matutina ke Kejaksaan!
-
Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Jusuf Kalla: Memang Perlu Ada Perubahan, Kesejahteraan hingga Keadilan
-
JK Ungkap Dua Masalah Perjanjian Damai Helsinki yang Belum Tuntas: Lahan dan Bendera Aceh
-
Baleg DPR RI Rapat Undang Jusuf Kalla, Ada Apa?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO