Pemerintah Bangun Infrastruktur Maju Satu Dekade

Suara.com - Pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung transformasi digital Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi maju satu dekade sekaligus sebagai upaya mengantisipasi pandemi Covid-19 dan dinamika dunia digital.

"Maju satu dekade untuk mendukung transformasi digital Indonesia. untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan perkembangan digital," ujarnya dalam Konferensi Pers usai Puncak Peringatan Hari Nusantara ke-63 Tahun 2020 di Econvention Ancol, Jakarta, Minggu (13/12/2020).

Menurut Menteri Johnny saat ini Kementerian Kominfo tengah mengupayakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar pada akhir 2022 seluruh desa dan kelurahan di Indonesia terjangkau jaringan 4G. 

"Pada akhir Tahun 2022 seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sebanyak 83.218 desa dan kelurahan seluruhnya sudah bisa terjangkau sinyal 4G," jelasnya. 

Menteri Kominfo menegaskan atas dukungan Presiden Joko Widodo dan berdasarkan keputusan politik yang kuat, upaya menyelesaikan daerah blankspot tersebut dibiayai melalui bauran pembiayaan atau blended financing. "Dengan begitu, percepatan pembangunan maju lebih cepat yakni 10 tahun," tandasnya. 

Menteri Johnny berharap dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan seluruh elemen bangsa, pada akhir tahun 2022 nanti seluruh desa dan kelurahan di Indonesia yang berjumlah 83.218 sudah bisa terjangkau sinyal 4G.

“Ada 3.435 desa dan kelurahan yang berada di wilayah non-3T, para pimpinan operator seluler  telah berkomitmen secara simultan untuk menyelesaikan pembangunan atau menghadirkan sinyal di wilayah non-3T tadi selambat-lambatnya pada tahun 2022 juga, sehingga sisanya 9.113 desa dan kelurahan akan dibangun oleh Kominfo,” jelasnya.

Tak Gampang

Hasil Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1945 yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja menyatakan kepada dunia bahwa luas wilayah nasonal Indonesia 7,8 juta persegi. "Adapun 1,9 juta merupakan wilayah daratan, 3,25 juta wilayah perairan dan 2,55 juta masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," ungkap Menteri Kominfo.

Baca Juga: Ada Akun Facebook Palsu Wali Kota Serang, Syafrudin: Kominfo Harus Telusuri

Menurut Menteri Johnny, luasnya wilayah Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda merupakan proklamasi kemerdekaan kedua.  "Awal diperingatinya Hari Nusantara yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda sebagai proklamasi kemerdekaan kedua. Di mana wilayah yang tadinya tidak terhubung dihubungkan dengan Deklarasi Djuanda melalui United Nation Convention of The Law of the Sea," tuturnya.

Dengan lebih dari 17.500 pulau yang tersebar di kawasan 7,8 kilometer persegi tersebut, pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi tantangan tersendiri. "Untuk menjangkau sebaran penduduk yang begitu luas tentu deploymentinfrastruktur telekomunikasi dan informatika bukan pekerjaan yang gampang,” ujar Menteri Kominfo. 

Meskipun demikian, Pemerintah berkomitmen untuk membangun berbagai infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).  "Mulai dari membangun 348 ribu kilometer fiber optik backbone broadband di daratan sepanjang 226 ribu KM dan di dasar laut 123 ribu KM. Itu belum cukup, ternyata kita masih harus membangun tambah lagi dari sisi hulu. Kita saat ini menggunakan 9 satelit  telekomunikasi diantaranya 5 satelit telekomunikasi nasional dan 4 satelit telekomunikasi asing yang kita sewa, dan kita akan meletakkan satelit multifungsi dengan kapasitas 150 GB per second di 146 bujur timur slot orbit kita,” papar Menteri Johnny.

Menteri Kominfo berharap Satelit Multifungsi Republik Indonesia atau SATRIA itu pada kuartal ke-IV tahun 2023 nanti sudah bisa digunakan. “Kebutuhan itu saja belum cukup, kalau dilihat dari sisi hilir ternyata masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang blank spot, yang belum ada sinyalnya yang kalau dilakukan secara biasa-biasa saja membutuhkan waktu setidaknya baru bisa diselesaikan tahun 2032,” tandasnya menegaskan kembali waktu yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi tanpa ada kebijakan afirmatif dari Pemerintah.

Dukung Layanan Publik

Tidak hanya itu, dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan perkembangan digital untuk kebutuhan telemedicine, Kementerian Kominfo melalui Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) juga akan menyelesaikan akses internet di sekitar 3.126 fasilitas layanan kesehatan dari total sekitar 13.011 fasilitas layanan kesehatan.