Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa boleh saja terlihat agresif dengan berbagai kebijakan fiskal populisnya belakangan ini. Namun, di balik gaya tancap gas tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Oktober 2025 mencatatkan defisit yang signifikan, mencapai Rp479,7 triliun.

Defisit ini setara dengan 2,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun angkanya berada dalam batas aman yang ditetapkan undang-undang, realisasi ini mengonfirmasi bahwa pengeluaran negara jauh lebih besar daripada penerimaan yang berhasil dihimpun.

"Defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02 persen dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Data Kemenkeu menunjukkan kesenjangan masif antara Pendapatan Negara dan Belanja Negara hingga akhir Oktober 2025. Secara rinci pendapatan negara yang terkumpul (Rp2.113,3 triliun) sebagian besar ditopang oleh Penerimaan Pajak (Rp1.459 triliun), disusul Kepabeanan dan Cukai (Rp249,3 triliun), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP (Rp402,4 triliun).

Di sisi pengeluaran, Belanja Negara (Rp2.593 triliun) dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat (Rp1.879,6 triliun) dan Transfer ke Daerah (Rp713,4 triliun). Purbaya menegaskan, belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli, mendukung infrastruktur, dan mengawal reformasi struktural.

Meskipun Purbaya mengklaim pengelolaan APBN dilakukan secara hati-hati (prudent), defisit yang terjadi mengerek Keseimbangan Primer indikator kemampuan negara membayar bunga utang tanpa menambah utang baru yang juga tercatat defisit sebesar Rp45 triliun.