Suara.com - Partai Gerindra mendukung Presiden Jokowi membubarkan kelompok intoleran. Untuk membuktikan hal ini, pegiat media sosial Denny Siregar meminta Gerindra memecat Fadli Zon, salah satu politikusnya.
Menurut Denny, jika Gerindra mendukung Jokowi tolak kelompok intoleran, seharusnya Fadli Zon ditindak disiplin partai. Denny menilai selama ini Fadli Zon terus bersuara untuk mendukung FPI.
“Ah @Gerindra ngomong doang. Kalau memang dukung @jokowi tegas terhadap kelompok intoleran, mulai dong pecat @fadlizon yang selalu jadi jubir FPI. Kita tunggu tegasnya @prabowo, biar nggak diem-diem aja,” tulis Denny Siregar seperti dikutip Hops.id--jaringan Suara.com--dari akun Twitter @Dennysiregar7, Sabtu (2/1/2021).
Denny pun penasaran dengan sikap Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo Subianto yang menyatakan Gerindra tegas dukung Jokowi tolak kelompok intoleran, atas manuver Fadli Zon selama ini.
“Pengen tahu pendapatnya mbak @RahayuSaraswati terhadap @fadlizon yang selalu membela FPI. Gimana mbak? Biar kita tahu ketegasan @gerindra..” jelas Denny.
Sebelumnya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan Gerindra mendukung langkah tegas Jokowi menindak kelompok intoleran. Pasalnya, menurut dia, kelompok tersebut membahayakan masa depan Indonesia.
“”Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI,” katanya
Belakangan, Rahayu menegaskan kelompok intoleran ini tak merujuk pada satu kelompok tertentu saja. Kelompok intoleran yang dimaksud ya semuanya yang mengedepankan bahasa memecah belah dan menyinggung sesama anak bangsa.
Dia menegaskan, pernyataannya itu untuk semua kelompok intoleran, bukan satu kelompok yang dipersoalkan, tapi setiap yang intoleran mesti ditindak tegas.
Baca Juga: Dukung Maklumat Kapolri Dicabut, Fadli Zon: Cuman Perburuk Citra
Fadli Zon Tak Terima FPI Dibubarkan
Melalui akun Twitter @fadlizon, Fadli terus menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah Jokowi yang membubarkan FPI.
Anggota DPR RI itu menilai pembubaran FPI merupakan bentuk pembunuhan demokrasi di Indonesia.
"Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan thd demokrasi n telah menyelewengkan konstitusi," ujar Fadli Zon.
Usai dibubarkannya FPI, para eks anggota FPI membentuk partai baru bernama Front Persatuan Islam.
Fadli Zon juga membantu Front Persatuan Islam mempromosikan atribut ormas baru itu melalui akun Twitternya.
Berita Terkait
-
Dukung Maklumat Kapolri Dicabut, Fadli Zon: Cuman Perburuk Citra
-
Maklumat Kapolri Langgar Konstitusi dan Kaidah Pembatasan Hak Asasi
-
Dewan Pers Pastikan Media Boleh Siarkan Konten Berita Soal FPI
-
Plang DPW FPI Kota Surakarta Dirobohkan Aparat Gabungan
-
Fadli Zon Desak 'Maklumat Polri Larang Semua Tentang FPI' Dicabut
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus
-
Momen Gibran Kasih Perintah Gubernur Kalsel di Depan Warga: Tolong Aspirasi Mahasiswa Diselesaikan
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya
-
Status Tersangka Tak Membuat Dokter Richard Lee Ditahan, Polisi Beberkan Alasan Kuncinya
-
Kritik Pedas Ryaas Rasyid: Jakarta yang Obral Izin, Daerah yang Dapat Banjirnya
-
Proyeksi MRT Jakarta: Target Monas Beroperasi 2027, Kota Tua Menyusul 2029
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini
-
Prabowo Wanti-wanti Atlet Jangan Pakai Bonus untuk Hal Negatif