Suara.com - Partai Gerindra mendukung Presiden Jokowi membubarkan kelompok intoleran. Untuk membuktikan hal ini, pegiat media sosial Denny Siregar meminta Gerindra memecat Fadli Zon, salah satu politikusnya.
Menurut Denny, jika Gerindra mendukung Jokowi tolak kelompok intoleran, seharusnya Fadli Zon ditindak disiplin partai. Denny menilai selama ini Fadli Zon terus bersuara untuk mendukung FPI.
“Ah @Gerindra ngomong doang. Kalau memang dukung @jokowi tegas terhadap kelompok intoleran, mulai dong pecat @fadlizon yang selalu jadi jubir FPI. Kita tunggu tegasnya @prabowo, biar nggak diem-diem aja,” tulis Denny Siregar seperti dikutip Hops.id--jaringan Suara.com--dari akun Twitter @Dennysiregar7, Sabtu (2/1/2021).
Denny pun penasaran dengan sikap Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo Subianto yang menyatakan Gerindra tegas dukung Jokowi tolak kelompok intoleran, atas manuver Fadli Zon selama ini.
“Pengen tahu pendapatnya mbak @RahayuSaraswati terhadap @fadlizon yang selalu membela FPI. Gimana mbak? Biar kita tahu ketegasan @gerindra..” jelas Denny.
Sebelumnya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan Gerindra mendukung langkah tegas Jokowi menindak kelompok intoleran. Pasalnya, menurut dia, kelompok tersebut membahayakan masa depan Indonesia.
“”Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI,” katanya
Belakangan, Rahayu menegaskan kelompok intoleran ini tak merujuk pada satu kelompok tertentu saja. Kelompok intoleran yang dimaksud ya semuanya yang mengedepankan bahasa memecah belah dan menyinggung sesama anak bangsa.
Dia menegaskan, pernyataannya itu untuk semua kelompok intoleran, bukan satu kelompok yang dipersoalkan, tapi setiap yang intoleran mesti ditindak tegas.
Baca Juga: Dukung Maklumat Kapolri Dicabut, Fadli Zon: Cuman Perburuk Citra
Fadli Zon Tak Terima FPI Dibubarkan
Melalui akun Twitter @fadlizon, Fadli terus menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah Jokowi yang membubarkan FPI.
Anggota DPR RI itu menilai pembubaran FPI merupakan bentuk pembunuhan demokrasi di Indonesia.
"Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan thd demokrasi n telah menyelewengkan konstitusi," ujar Fadli Zon.
Usai dibubarkannya FPI, para eks anggota FPI membentuk partai baru bernama Front Persatuan Islam.
Fadli Zon juga membantu Front Persatuan Islam mempromosikan atribut ormas baru itu melalui akun Twitternya.
Berita Terkait
-
Dukung Maklumat Kapolri Dicabut, Fadli Zon: Cuman Perburuk Citra
-
Maklumat Kapolri Langgar Konstitusi dan Kaidah Pembatasan Hak Asasi
-
Dewan Pers Pastikan Media Boleh Siarkan Konten Berita Soal FPI
-
Plang DPW FPI Kota Surakarta Dirobohkan Aparat Gabungan
-
Fadli Zon Desak 'Maklumat Polri Larang Semua Tentang FPI' Dicabut
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Hadiri KTT G20 di Afsel, Gibran akan Berpidato di Depan Pemimpin Dunia
-
KPK Buka-bukaan Asal Duit Rp300 M di Kasus Taspen: Bukan Pinjam Bank, Tapi dari Rekening Penampungan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Broker 'Hantu' Korupsi Petral Terkuak, KPK: Modus Ini Bikin Harga Minyak Impor Jadi Mahal
-
Tepis Kekhawatiran Publik, Menteri HAM Klaim 80 Persen Revisi KUHAP Lindungi HAM