Suara.com - Partai Gerindra mendukung Presiden Jokowi membubarkan kelompok intoleran. Untuk membuktikan hal ini, pegiat media sosial Denny Siregar meminta Gerindra memecat Fadli Zon, salah satu politikusnya.
Menurut Denny, jika Gerindra mendukung Jokowi tolak kelompok intoleran, seharusnya Fadli Zon ditindak disiplin partai. Denny menilai selama ini Fadli Zon terus bersuara untuk mendukung FPI.
“Ah @Gerindra ngomong doang. Kalau memang dukung @jokowi tegas terhadap kelompok intoleran, mulai dong pecat @fadlizon yang selalu jadi jubir FPI. Kita tunggu tegasnya @prabowo, biar nggak diem-diem aja,” tulis Denny Siregar seperti dikutip Hops.id--jaringan Suara.com--dari akun Twitter @Dennysiregar7, Sabtu (2/1/2021).
Denny pun penasaran dengan sikap Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo Subianto yang menyatakan Gerindra tegas dukung Jokowi tolak kelompok intoleran, atas manuver Fadli Zon selama ini.
“Pengen tahu pendapatnya mbak @RahayuSaraswati terhadap @fadlizon yang selalu membela FPI. Gimana mbak? Biar kita tahu ketegasan @gerindra..” jelas Denny.
Sebelumnya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan Gerindra mendukung langkah tegas Jokowi menindak kelompok intoleran. Pasalnya, menurut dia, kelompok tersebut membahayakan masa depan Indonesia.
“”Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI,” katanya
Belakangan, Rahayu menegaskan kelompok intoleran ini tak merujuk pada satu kelompok tertentu saja. Kelompok intoleran yang dimaksud ya semuanya yang mengedepankan bahasa memecah belah dan menyinggung sesama anak bangsa.
Dia menegaskan, pernyataannya itu untuk semua kelompok intoleran, bukan satu kelompok yang dipersoalkan, tapi setiap yang intoleran mesti ditindak tegas.
Baca Juga: Dukung Maklumat Kapolri Dicabut, Fadli Zon: Cuman Perburuk Citra
Fadli Zon Tak Terima FPI Dibubarkan
Melalui akun Twitter @fadlizon, Fadli terus menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah Jokowi yang membubarkan FPI.
Anggota DPR RI itu menilai pembubaran FPI merupakan bentuk pembunuhan demokrasi di Indonesia.
"Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan thd demokrasi n telah menyelewengkan konstitusi," ujar Fadli Zon.
Usai dibubarkannya FPI, para eks anggota FPI membentuk partai baru bernama Front Persatuan Islam.
Fadli Zon juga membantu Front Persatuan Islam mempromosikan atribut ormas baru itu melalui akun Twitternya.
Berita Terkait
-
Dukung Maklumat Kapolri Dicabut, Fadli Zon: Cuman Perburuk Citra
-
Maklumat Kapolri Langgar Konstitusi dan Kaidah Pembatasan Hak Asasi
-
Dewan Pers Pastikan Media Boleh Siarkan Konten Berita Soal FPI
-
Plang DPW FPI Kota Surakarta Dirobohkan Aparat Gabungan
-
Fadli Zon Desak 'Maklumat Polri Larang Semua Tentang FPI' Dicabut
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Bukan Main! Rp11,4 Triliun Uang Mafia Hutan Masuk Kantong Negara, Disaksikan Presiden Prabowo
-
Akankah KPK Panggil Nusron Wahid Terkait Skandal Kuota Haji? Ini Penjelasan Jubir
-
Yusril Ungkap Alasan Kasus Andrie Yunus Masih di Pengadilan Militer, Singgung Usulan Hakim Ad Hoc
-
Sok Jagoan Pecahkan Mangkok Bakso dan Peras Warga, Preman Tanah Abang Ternyata Lagi Fly Sabu!
-
Kendaraan Listrik Jadi Fokus Transisi Energi, Benarkah Sudah Sepenuhnya Bersih?
-
Iran Incar 17 Raksasa Teknologi AS, Pakar Sebut Konflik Selat Hormuz Bisa Picu Krisis Global
-
Polisi: Restorative Justice Rismon Belum Diputus, Tunggu Gelar Perkara
-
Profil Liliek Prisbawono Hakim MK Pengganti Anwar Usman, Pernah Terseret Kontroversi Pemilu dan CPO
-
Andi Rahadian Resmi Jadi Dubes OmanYaman, Siap Ikuti Arahan Pusat di Tengah Isu Selat Hormuz
-
ASN WFH Diawasi Sistem Digital, Menteri PANRB: Bukan Soal Absensi Fisik