Suara.com - Partai Gerindra mendukung Presiden Jokowi membubarkan kelompok intoleran. Untuk membuktikan hal ini, pegiat media sosial Denny Siregar meminta Gerindra memecat Fadli Zon, salah satu politikusnya.
Menurut Denny, jika Gerindra mendukung Jokowi tolak kelompok intoleran, seharusnya Fadli Zon ditindak disiplin partai. Denny menilai selama ini Fadli Zon terus bersuara untuk mendukung FPI.
“Ah @Gerindra ngomong doang. Kalau memang dukung @jokowi tegas terhadap kelompok intoleran, mulai dong pecat @fadlizon yang selalu jadi jubir FPI. Kita tunggu tegasnya @prabowo, biar nggak diem-diem aja,” tulis Denny Siregar seperti dikutip Hops.id--jaringan Suara.com--dari akun Twitter @Dennysiregar7, Sabtu (2/1/2021).
Denny pun penasaran dengan sikap Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo Subianto yang menyatakan Gerindra tegas dukung Jokowi tolak kelompok intoleran, atas manuver Fadli Zon selama ini.
“Pengen tahu pendapatnya mbak @RahayuSaraswati terhadap @fadlizon yang selalu membela FPI. Gimana mbak? Biar kita tahu ketegasan @gerindra..” jelas Denny.
Sebelumnya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan Gerindra mendukung langkah tegas Jokowi menindak kelompok intoleran. Pasalnya, menurut dia, kelompok tersebut membahayakan masa depan Indonesia.
“”Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI,” katanya
Belakangan, Rahayu menegaskan kelompok intoleran ini tak merujuk pada satu kelompok tertentu saja. Kelompok intoleran yang dimaksud ya semuanya yang mengedepankan bahasa memecah belah dan menyinggung sesama anak bangsa.
Dia menegaskan, pernyataannya itu untuk semua kelompok intoleran, bukan satu kelompok yang dipersoalkan, tapi setiap yang intoleran mesti ditindak tegas.
Baca Juga: Dukung Maklumat Kapolri Dicabut, Fadli Zon: Cuman Perburuk Citra
Fadli Zon Tak Terima FPI Dibubarkan
Melalui akun Twitter @fadlizon, Fadli terus menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah Jokowi yang membubarkan FPI.
Anggota DPR RI itu menilai pembubaran FPI merupakan bentuk pembunuhan demokrasi di Indonesia.
"Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan thd demokrasi n telah menyelewengkan konstitusi," ujar Fadli Zon.
Usai dibubarkannya FPI, para eks anggota FPI membentuk partai baru bernama Front Persatuan Islam.
Fadli Zon juga membantu Front Persatuan Islam mempromosikan atribut ormas baru itu melalui akun Twitternya.
Berita Terkait
-
Dukung Maklumat Kapolri Dicabut, Fadli Zon: Cuman Perburuk Citra
-
Maklumat Kapolri Langgar Konstitusi dan Kaidah Pembatasan Hak Asasi
-
Dewan Pers Pastikan Media Boleh Siarkan Konten Berita Soal FPI
-
Plang DPW FPI Kota Surakarta Dirobohkan Aparat Gabungan
-
Fadli Zon Desak 'Maklumat Polri Larang Semua Tentang FPI' Dicabut
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta