Suara.com - Partai Gerindra mendukung Presiden Jokowi membubarkan kelompok intoleran. Untuk membuktikan hal ini, pegiat media sosial Denny Siregar meminta Gerindra memecat Fadli Zon, salah satu politikusnya.
Menurut Denny, jika Gerindra mendukung Jokowi tolak kelompok intoleran, seharusnya Fadli Zon ditindak disiplin partai. Denny menilai selama ini Fadli Zon terus bersuara untuk mendukung FPI.
“Ah @Gerindra ngomong doang. Kalau memang dukung @jokowi tegas terhadap kelompok intoleran, mulai dong pecat @fadlizon yang selalu jadi jubir FPI. Kita tunggu tegasnya @prabowo, biar nggak diem-diem aja,” tulis Denny Siregar seperti dikutip Hops.id--jaringan Suara.com--dari akun Twitter @Dennysiregar7, Sabtu (2/1/2021).
Denny pun penasaran dengan sikap Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo Subianto yang menyatakan Gerindra tegas dukung Jokowi tolak kelompok intoleran, atas manuver Fadli Zon selama ini.
“Pengen tahu pendapatnya mbak @RahayuSaraswati terhadap @fadlizon yang selalu membela FPI. Gimana mbak? Biar kita tahu ketegasan @gerindra..” jelas Denny.
Sebelumnya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan Gerindra mendukung langkah tegas Jokowi menindak kelompok intoleran. Pasalnya, menurut dia, kelompok tersebut membahayakan masa depan Indonesia.
“”Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI,” katanya
Belakangan, Rahayu menegaskan kelompok intoleran ini tak merujuk pada satu kelompok tertentu saja. Kelompok intoleran yang dimaksud ya semuanya yang mengedepankan bahasa memecah belah dan menyinggung sesama anak bangsa.
Dia menegaskan, pernyataannya itu untuk semua kelompok intoleran, bukan satu kelompok yang dipersoalkan, tapi setiap yang intoleran mesti ditindak tegas.
Baca Juga: Dukung Maklumat Kapolri Dicabut, Fadli Zon: Cuman Perburuk Citra
Fadli Zon Tak Terima FPI Dibubarkan
Melalui akun Twitter @fadlizon, Fadli terus menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah Jokowi yang membubarkan FPI.
Anggota DPR RI itu menilai pembubaran FPI merupakan bentuk pembunuhan demokrasi di Indonesia.
"Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan thd demokrasi n telah menyelewengkan konstitusi," ujar Fadli Zon.
Usai dibubarkannya FPI, para eks anggota FPI membentuk partai baru bernama Front Persatuan Islam.
Fadli Zon juga membantu Front Persatuan Islam mempromosikan atribut ormas baru itu melalui akun Twitternya.
Berita Terkait
-
Dukung Maklumat Kapolri Dicabut, Fadli Zon: Cuman Perburuk Citra
-
Maklumat Kapolri Langgar Konstitusi dan Kaidah Pembatasan Hak Asasi
-
Dewan Pers Pastikan Media Boleh Siarkan Konten Berita Soal FPI
-
Plang DPW FPI Kota Surakarta Dirobohkan Aparat Gabungan
-
Fadli Zon Desak 'Maklumat Polri Larang Semua Tentang FPI' Dicabut
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
6 Fakta Tragis Siswa SMP di Siak Tewas Saat Ujian IPA, Senapan Rakitan Mendadak Meledak
-
Studi: Panas Kendaraan Naikkan Suhu Kota Hingga 0,35 Derajat Celsius
-
6 Kali Sumbang Kas Negara, Satgas PKH Selamatkan Aset Rp 371 Triliun Sejak Awal Dibentuk
-
Reaksi Israel Usai Disebut Kutukan Kemanusiaan Oleh Menhan Pakistan
-
Gara-Gara Barang Tertinggal, Penumpang Tahan Pintu Whoosh hingga Kereta Telat Berangkat
-
ASN Jakarta Tetap Layani Publik Meski Ada WFH, Pramono Anung: Kepentingan Masyarakat yang Utama
-
Menaker Usulkan Tambahan 150 Ribu Kuota untuk Magang Nasional 2026
-
Ogah Kecolongan Seperti Riza Chalid! Ini Strategi Kejagung Gembok Samin Tan Sebelum Sasar Pejabat
-
Kejagung Masih Buru Riza Chalid, Jampidsus: Jangan Dibuka Keberadaannya, Nanti Kabur Lagi
-
Prabowo Geram ke Pengusaha Tambang Bandel: Mereka Meludahi Pengorbanan Pahlawan!