Suara.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menolak rencana pemerintah yang akan menghapus jalur CPNS untuk guru.
Menurutnya penghapusan jalur CPNS untuk guru dikhawatirkan bakal menurunkan minat generasi muda memilih profesi sebagai pengajar.
"Kami menolak wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN. Kami berharap hal itu masih rencana bukan suatu keputusan dan jika masih rencana kami harap segera dicabut," kata Syaiful dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/1/2021).
Syaiful menjelaskan, guru merupakan profesi yang membutuhkan stabilitas hidup tinggi. Pasalnya, sosok guru itu tidak hanya dituntut dari sisi kemampuan mengajar saja, akan tetapi juga mesti menjadi teladan dari sisi moral maupun spiritual.
Ia menilai kalau standar tersebut tidak mungkin tercapai kalau tidak ada jaminan kesejahteraan maupun karir bagi para pendidik di tanah air.
"Status ASN bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru," ujarnya.
"Dengan demikian mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi tauladan bagi peserta didik," tambah Syaiful.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan kalau lowongan bagi guru bakal dialihkan ke skema Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Syaiful menganggap, skema itu tidak cocok untuk guru.
Sebab, dengan skema PPPK itu para guru harus dievaluasi setiap tahun dan bisa mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kalau dinilai tidak mumpuni.
Baca Juga: Tak Ada Penerimaan CPNS Guru di 2021, P2G: Menyedihkan, Prank Akhir Tahun!
"Jika saat ini ada rencana rekruitmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara," jelasnya.
"Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya tidak bisa semena-mena dicampuraduk."
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
-
Ketua Banggar DPR Bela Pencalonan Thomas Djiwandono: Ini Soal Kemampuan, Bukan Nepotisme
-
Jaga Independensi BI, Thomas Djiwandono Tunjukkan Surat Mundur Dari Gerindra
-
Geger! Anggota Komcad TNI Jual Senpi Ilegal SIG Sauer di Bali, Terbongkar Modusnya
-
7 Hal Penting Terkait Dicopotnya Dezi Setiapermana dari Jabatan Kajari Magetan
-
Sampah Sisa Banjir Menumpuk di Kembangan, Wali Kota Jakbar: Proses Angkut ke Bantar Gebang
-
Diperiksa 8 Jam Soal Kasus Korupsi Haji, Eks Stafsus Menag Irit Bicara
-
Resmi! Komisi XI DPR RI Sepakati Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
-
Panglima TNI Minta Maaf atas Insiden Truk TNI Himpit Dua Polisi Hingga Tewas
-
Plot Twist Kasus Suami Lawan Jambret Jadi Tersangka: Sepakat Damai, Bentuknya Masih Abu-abu