Suara.com - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengklaim bahwa khasiat atau efficacy vaksin Covid-19 Sinovac mencapai 65,3 persen. Ia berharap penggunaan vaksin Sinovac mampu melandaikan penyebaran Covid-19 di tanah air.
Hasil tersebut diperoleh dari uji klinik fase III oleh PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Tingginya khasiat vaksin Sinovac juga dibuktikan pada uji klinik di Brazil dan Turki.
"Hasil analisis terhadap efficacy vaksin Coronavac dari uji klinik di Bandung menunjukkan efficacy vaksin sebesar 65,3 persen dan berdasarkan laporan dari efficacy vaksin di Turki adalah sebesar 91,25 persen serta di Brazil sebesar 78 persen," kata Penny dalam jumpa pers yang disiarkan secara daring, Senin (11/1/2021).
"Hasil tersebut sudah sesuai persyaratan WHO, di mana minimal efficacy adalah 50 persen," tambahnya.
Kemudian dari hasil analisis mulai uji klinik fase I dan II di Tiongkok dengan periode pemantauan sampai dengan enam bula, vaksin Sinovac menunjukkan kemampuan dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh serta kemampuan antibodi dalam membunuh atau menetralkan virus.
Lalu pada uji klinik fase III di Bandung data imunisitas disebutkannya menunjukkan hasil yang baik. Pada 14 hari setelah penyuntikan dengan hasil cero positif atau kemampuan vaksin telah membentuk antibodi sebesar 99,74 persen. Kemudian, pada tiga bulan setelah penyuntikkan hasil cero positif menunjukkan sebesar 99,23 persen.
Hal tersebut memperlihatkan bahwa sampai tiga bulan jumlah subjek yang memiliki antibodi masih tinggi yaitu sebesar 99,23 persen.
Dengan hasil analisis yang menunjukkan presentase memenuhi standar dari WHO, maka vaksin Sinovac pun dinilai aman untuk digunakan. BPOM lantas mengeluarkan perizinan penggunaan vaksin Sinovac dengan harapan dapat menurunkan penyebaran Covid-19.
"Efficacy vaksin sebesar 65,3 persen dari hasil uji klinik di Bandung menunjukkan harapan bahwa vaksin ini mampu untuk menurunkan kejadian penyakit Covid-19 hingga 65,3 persen."
Baca Juga: BPOM: Efek Samping Vaksin Sinovac Tak Berbahaya dan Bisa Cepat Pulih
Berita Terkait
-
5 Sabun Penghilang Bekas Luka Menghitam Paling Ampuh, Sudah Terdaftar BPOM
-
BPOM Ingatkan Risiko Pangan Bermasalah, Ini Tips Aman Memilih Hampers Natal
-
BPOM Ungkap Peredaran Pangan Ilegal dan Kedaluwarsa Jelang Nataru, Nilainya Capai Rp 42 Miliar
-
Dari Innisfree hingga COSRX: Panduan Memilih Skincare Korea Halal BPOM
-
4 Krim Pencerah Wajah yang Harganya Murah dan Sudah BPOM, Mulai Rp30 Ribuan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Tanggapi Survei LSI Denny JA, PKB Sebut Pilkada Lewat DPRD Bagian dari Demokrasi
-
Status Arkana Terungkap di Tengah Perceraian Ridwan Kamil-Atalia, Ternyata Masih 'Anak Negara'
-
Jerit Ibunda Korban Salah Tangkap Aksi Demo Agustus, Dua Jari Anaknya Patah Diduga Disiksa Polisi
-
Sabida Thaiseth, Muslimah Pertama di Kabinet Thailand yang Mengusung Wajah Baru Kebudayaan
-
Bonus Rp465 Miliar Atlet SEA Games Cair, Pemerintah Kasih Literasi Keuangan 1,5 Jam
-
Rekayasa Lalin MRT Glodok-Kota Dimulai 10 Januari, Simak Rutenya
-
Said Iqbal Bongkar 'Janji Manis' KDM Soal Upah: Katanya Tak Ubah Rekomendasi, Faktanya Malah Dicoret
-
Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba
-
Jaksa Sebut Nadiem dan Pengacaranya Galau: Seolah Penegakan Hukum Tak Berdasarkan Keadilan
-
Sebut Politik Dinamis, Dede Yusuf Ungkap Alasan Demokrat 'Lirik' Pilkada Lewat DPRD