Suara.com - LaporCovid-19, YLBHI, dan CISDI meminta pemerintah untuk memastikan perlindungan, keselamatan, dan keamanan bagi warga negara untuk melaporkan masalah penanganan pandemi Covid-19 yang dialaminya langsung.
Permintaan ini disampaikan menyusul munculnya tanggapan dan berita dari Satgas Covid-19 Kota Depok yang menyudutkan upaya masyarakat sipil saat menyampaikan laporan warga terkait sulitnya mendapatkan layanan karena penuhnya fasilitas kesehatan.
"Dinkes dan Satgas Depok tidak perlu memojokkan serta menuduh LaporCovid-19 dan CISDI tidak kooperatif dengan memberikan pernyataan agar lebih transparan melalui pernyataan di sejumlah media," kata Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana dalam jumpa pers virtual, Senin (25/1/2021).
Irma mengungkapkan bahwa Satgas Covid-19 Depok juga meminta data orang yang melaporkan korban meninggal di perjalanan, sementara LaporCovid-19 dan pelapor sendiri sudah berkomitmen tidak membuka data untuk menghindari stigma dan teror, sehingga permintaan itu tidak bisa dipenuhi.
"Pemerintah harus memahami bahwa yang sedang kita hadapi ini rumah sakit yang sudah kolaps sehingga kita perlu fokus membenahi ini, bukan fokus mencari siapa orang itu," tegasnya.
Jika Satgas Covid-19 Depok beralasan data untuk kepentingan tracing sebenarnya pihak keluarga juga sudah melaporkan ke otoritas pemerintah yakni puskesmas setempat.
"Artinya ketika puskesmas sudah mengetahui asumsinya mereka sudah melakukan kontak tracing juga, mudah-mudahan ini sudah tercatat," ucap Irma.
Irma menegaskan Dinkes dan Satgas Depok adalah segera melakukan pembenahan agar kejadian serupa tidak terulang, bukan menyalahkan LaporCovid-19 yang tidak mau membuka data pelapor.
"LaporCovid-19 justru melihat yang Dinkes dan Satgas Depok lakukan adalah upaya menutupi kegagalannya selama ini yang tidak mampu mengendalikan pandemi," tutup Irma.
Baca Juga: Awal Pandemi Hingga Januari 2021, Kaltim Catatkan 939 Kematian Akibat Covid
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Tolak Usulan JK, Jokowi: Ijazah Asli Sudah Pernah Dipamerkan, Biar Pengadilan yang Memutuskan!
-
Detik-detik OTT Bupati Tulungagung: KPK Sita Sepatu Louis Vuitton hingga Duit Jatah Ratusan Juta!
-
KPK: Duit Perasan Rp2,7 Miliar Bupati Tulungagung Dipakai Beli Sepatu hingga Bayar THR Forkopimda!
-
Donald Trump Murka, China Akan Hadapi Masalah Besar Jika Nekat Pasok Senjata ke Iran
-
Penembakan Pemuda Palestina di Deir Jarir Ungkap Eskalasi Brutalitas Pemukim Ilegal Israel
-
Konflik Selat Hormuz, Kenapa Strategi Pembersihan Ranjau Laut AS Ditolak Mentah-Mentah Militer Iran?
-
Ancaman Rudal Manpads China Persulit Posisi Amerika Saat Gencatan Senjata dengan Iran
-
Update Data Korban Perang Lebanon, 2020 Orang Tewas Menyusul Serangan Israel di Wilayah Selatan
-
Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial