Suara.com - LaporCovid-19, YLBHI, dan CISDI meminta pemerintah untuk memastikan perlindungan, keselamatan, dan keamanan bagi warga negara untuk melaporkan masalah penanganan pandemi Covid-19 yang dialaminya langsung.
Permintaan ini disampaikan menyusul munculnya tanggapan dan berita dari Satgas Covid-19 Kota Depok yang menyudutkan upaya masyarakat sipil saat menyampaikan laporan warga terkait sulitnya mendapatkan layanan karena penuhnya fasilitas kesehatan.
"Dinkes dan Satgas Depok tidak perlu memojokkan serta menuduh LaporCovid-19 dan CISDI tidak kooperatif dengan memberikan pernyataan agar lebih transparan melalui pernyataan di sejumlah media," kata Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana dalam jumpa pers virtual, Senin (25/1/2021).
Irma mengungkapkan bahwa Satgas Covid-19 Depok juga meminta data orang yang melaporkan korban meninggal di perjalanan, sementara LaporCovid-19 dan pelapor sendiri sudah berkomitmen tidak membuka data untuk menghindari stigma dan teror, sehingga permintaan itu tidak bisa dipenuhi.
"Pemerintah harus memahami bahwa yang sedang kita hadapi ini rumah sakit yang sudah kolaps sehingga kita perlu fokus membenahi ini, bukan fokus mencari siapa orang itu," tegasnya.
Jika Satgas Covid-19 Depok beralasan data untuk kepentingan tracing sebenarnya pihak keluarga juga sudah melaporkan ke otoritas pemerintah yakni puskesmas setempat.
"Artinya ketika puskesmas sudah mengetahui asumsinya mereka sudah melakukan kontak tracing juga, mudah-mudahan ini sudah tercatat," ucap Irma.
Irma menegaskan Dinkes dan Satgas Depok adalah segera melakukan pembenahan agar kejadian serupa tidak terulang, bukan menyalahkan LaporCovid-19 yang tidak mau membuka data pelapor.
"LaporCovid-19 justru melihat yang Dinkes dan Satgas Depok lakukan adalah upaya menutupi kegagalannya selama ini yang tidak mampu mengendalikan pandemi," tutup Irma.
Baca Juga: Awal Pandemi Hingga Januari 2021, Kaltim Catatkan 939 Kematian Akibat Covid
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Bripda Mesias Dipecat Tidak Hormat Usai Kasus Tewaskan Pelajar di Tual
-
DPR: Perjanjian Transfer Data RI-AS Harus Seimbang dengan Kedaulatan Digital dan Perlindungan Warga
-
Bantah Laporan Awal, Polda Sulsel Pastikan Bripda Dirja Tewas Akibat Penganiayaan
-
Menuju Piala Dunia 2026, DPR Minta Pengunduran Diri Dirut TVRI Tak Ganggu Stabilitas dan Kinerja
-
Terobos dan Rusak Portal JLNT Casablanca, 11 Motor Diamankan Polisi
-
Stunting Jadi Prioritas, Semarang Intervensi Gizi 78 Ribu Remaja dan Pantau 60 Ribu Balita
-
Membaca Amarah Publik pada Dwi Sasetyaningtyas Alumni LPDP: Selesai Kontrak, Selesai Loyalitas?
-
Apes! Pria Ini Kehilangan Mobil Gara-Gara Mabuk dan Ketiduran di Pinggir Jalan
-
Saksi Ungkap Transaksi Rp 809 Miliar ke Gojek, GoTo Tegaskan Dana Kembali ke Kas
-
Kemensos Salurkan Bansos Rp2,56 Triliun untuk Korban Bencana di Pulau Sumatra