Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmat Handoyo mengatakan, pemerintah harus lebih berani mengambil kebijakan dalam mengatasi penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Salah satunya ialah dengan melarang masyarakat berpergian saat akhir pekan.
Menurut dia, larangan berpergian pada akhir pekan perlu dipikirkan pemerintah sebagai salah satu solusi efektif menekan laju penularan Covid-19. Apalagi diketahui, Presiden Jokowi menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang saat ini diterapkan tidak efektif.
"Perlu langkah berani yang berbeda dari PSBB dan PPKM yang terbukti tidak efektif. Di samping tidak terbukti, ekonomi juga mengalamai kemunduran namun masih tetap tidak efektif," kata Rahmat kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
"Perlu mencari pembanding dengan negara lain yang dirasa bisa menekan Covid-19, misalnya Hongkong ataupun Turki yang melarang aktifitas warga di akhir pekan," sambung Rahmat.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah memformulasikan ulang kebijakan penanganan pandemi Covid-19 guna menekan kasus positif yang kian meningkat.
Formulasi ulang juga harus dilakukan seiring dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang dinilai tidak efektif menurunkan laju penularan Covid-19.
"Oleh karena itu, saya mengimbau kepada pemerintah bahwa harus mendeteksi dini hal-hal yang bisa membuat lonjakan Covid-19 tinggi," kata Dasco kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Dasco sekaligus mengingatkan pemerintah untuk mewaspadi serangkaian libur panjang dalam waktu dekat. Menurutnya, pemerintah perlu merencanakan ulang terkait pelaksanaan libur panjang yang menjadi satu sebab peningakatan Covid-19.
"Seperti kita tahu, bahwa akan ada libur panjang pada saat Imlek dan juga Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada pemerintah untuk mewaspadai atau merencanakan ulang mengenai usulan atau rencana libur panjang yang direncanakan oleh pemerintah," kata Dasco.
Baca Juga: Bertambah 136 Orang, RSD Wisma Atlet Kini Rawat 3.520 Pasien Covid-19
"Karena setiap libur panjang itu pasti akan terjadi lonjakan Covid-19," tandasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo menganggap penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu tidak efektif. Bahkan, ia menyebut penerapannya juga tak konsisten.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor pada Jumat (29/1/2021) lalu.
Rapat itu dihadiri sejumlah menteri di kabinetnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," ujar Jokowi dalam rapat yang dipublikasikan melalui akun YouSube sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Menurut Jokowi, sejak PPKM diterapkan tingkat aktivitas masyarakat masih saja tinggi. Padahal, aturan ini dibuat agar kegiatan masyarakat dibatasi.
Berita Terkait
-
Apa Itu Tes Saliva?
-
Bertambah 136 Orang, RSD Wisma Atlet Kini Rawat 3.520 Pasien Covid-19
-
Ridwan Kamil: Tak Boleh Ada Karantina Mandiri Pasien Covid-19 di Rumah
-
Ridwan Kamil Sebut Keterlambatan Data Pusat Bikin Kacau Peta Zona Covid-19
-
Kompetisi Belum Jelas, Maman Abdurrahman Banting Setir Jadi Pelatih SSB
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT