Suara.com - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa masih ada sekitar dua juta kasus Covid-19 yang belum tercatat dalam data nasional penanganan pandemi.
Luhut mengatakan hal itu disebabkan oleh data pemerintah pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Nanti jika sudah diperbaiki maka kasus covid-19 akan meningkat dalam waktu dekat.
"Saya laporkan juga, ada hampir dua juta data atau mungkin lebih itu yang belum dientri. Dan itu akan berpengaruh pada positivity rate," kata Luhut saat pertemuan bersama para epidemiolog secara virtual, Kamis (4/2/2021) kemarin.
Wakil Ketua KPC-PEN itu memerintahkan masalah ini untuk diselesaikan dalam waktu dua pekan atau pada pertengahan Februari dengan memperbaiki aplikasi Peduli Lindungi yang dibuat Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Pak Wamenkes, jadi Anda harus melihat bahwa data yang dientri di daerah dengan apa yang di pusat itu beda. Sekarang berharap lagi diproses, dua juta data kurang lebih ini kita harap bisa selesaikan dalam dua minggu ke depan. Dan saya harap positivity rate, saya kira berubah dari angka yang ada sekarang," ucapnya.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman yang hadir dalam pertemuan virtual itu juga mengamini pernyataan Luhut bahwa masih banyak kasus Covid-19 di Indonesia yang belum terlaporkan.
"Prediksi saya sudah tiga juta kasus covid saat ini memang terbukti dengan pernyataan pak LBP ini," ucapnya kepada Suara.com, Jumat (5/2/2021).
Keluhan perbedaan data ini juga disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa hari terakhir yang membuat peta zonasi di Jabar menjadi kacau.
"Itulah kemarin saya sampaikan tolong diperbaiki, karena nanti status merah oranye kuningnya jadi kacau, menghitung status merah oleh kasus yang ternyata sudah lewat atau sudah sembuh juga," kata RK, Senin (1/2/2021).
Baca Juga: Epidemiolog Apresiasi Pemerintah Mau Terima Saran Para Ahli
Sebagai informasi, pandemi COVID-19 telah menginfeksi 1.134.854 orang di Indonesia sejak Maret 2020, 176.672 di antaranya masih dalam perawatan, 926.980 orang sembuh, dan 31.202 jiwa meninggal dunia.
Berita Terkait
-
Jelang Olimpiade, Tokyo Prediksi Kenaikan Kasus COVID Hingga 9 Kali Lipat
-
Tesla Sudah Kirim Proposal Investasi ke Luhut
-
Epidemiolog Apresiasi Pemerintah Mau Terima Saran Para Ahli
-
Laporan China: Silent Carrier Internasional Tingkatkan Kasus Virus Corona
-
Soal Isu Kudeta Partai Demokrat, Rocky Gerung Prediksi Begini
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional