Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para wali kota dan wakil wali kota untuk memperbanyak program padat karya di masa pandemi Corona. Menurut Jokowi, upaya itu dapat membantu memperkuat daya beli dan meningkat konsumsi masyarakat.
"Perlu saya tegaskan adalah perbanyak program padat karya agar bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat," ujar Jokowi dalam sambutan Peresmian Pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Kata Jokowi, satu-satunya yang menjadi penggerak perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yakni belanja pemerintah melalui APBN dan APBD. Karena itu, masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan dan pekerjaan oleh pemerintah daerah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut banyak yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membuat program padat karya seperti perbaikan kampung, perbaikan saluran air, perbaikan Puskesmas, Posyandu hingga perbaikan sekolah.
"Saya kira banyak sekali, seperti perbaikan jalan kampung lakukan dengan padat karya, perbaikan saluran air atau pembersihan saluran air di kota lakukan dengan padat karya, perbaikan puskesmas dan posyandu lakukan dengan padat karya, perbaikan sekolah lakukan dengan padat karya," tutur Jokowi.
Kepala Negara menyebut selain memperbaiki infrastruktur pelayanan masyarakat, program padat karya juga memberikan penghasilan kepada masyarakat.
"Kita bayar gajinya, mereka akan meningkatkan konsumsinya, sehingga meningkat daya beli, sehingga ada demand di ekonomi kita," tuturnya.
Pemerintah kata Jokowi juga melakukan program padat karya besar-besaran di semua kementerian.
"Karena pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama melakukan program pada karya secara besar-besaran di semua Kementerian yang ada. Semua digeser ke padat karya. Kita harus bergotong royong. Warga yang sedang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan penghasilan. Golnya ke sana," kata Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Sampai yang Kena Virus 1 Orang di RT, Seluruh Kota Lockdown
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk terus melanjutkan pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
"Tetap lanjutkan terus pemberian bantuan sosial, terutama sembako pada masyarakat lapisan bawah dan kelompok masyarakat bawah yang tidak bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari program padat karya. Ini perlu dibantu dengan bansos," ucap dia.
Ia menegaskan program vaksinasi, pelaksanaan 3T, PPKM berbasis mikro, program padat karya dan bansos merupakan hal yang mendesak dan harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Kendati demikian, kata Jokowi pemerintah kota di seluruh Indonesia tidak boleh melupakan perbaikan birokrasi pemerintah.
"Perbaikan ekosistem daerah harus terus dilanjutkan, perizinan yang lebih sederhana, birokrasi yang mudah, kepastian hukum di daerah hingga penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas," tutur Jokowi.
"Ini juga harus menjadi prioritas. Agar investasi dari dalam maupun dari luar yang membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya dan menggerakkan perekonomian bisa kita ciptakan," sambungnya.
Berita Terkait
-
Bank Mandiri Klaim Sudah Salurkan Rp40,7 T Dana Menkeu Purbaya
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bakal Beri Subsidi Gaji untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp10 Juta!
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta