Suara.com - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyetujui perintah eksekutif untuk memberikan sanksi baru bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer di Myanmar
Menyadur The Guardian, Kamis (11/2/2021) sebelumnya, Joe Biden mengatakan sanksi tersebut akan dijatuhkan "kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat."
Washington juga akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal mengakses dana 1 miliar dolar (Rp 13,9 triliun) milik pemerintah Myanmar yang disimpan di Amerika Serikat.
"Kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang ketat. Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, masyarakat sipil, dan area lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," kata Biden di Gedung Putih.
"Kami siap untuk memberlakukan tindakan tambahan, dan kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk mendesak negara lain untuk bergabung dengan kami dalam upaya ini." tegas Biden.
Pada Rabu (10/2) salah satu pembantu terdekat Aung San Suu Kyi, Kyaw Tint Swe juga ikut ditahan, kata seorang pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi dalam sebuah posting di Facebook.
Kyaw Tint Swe pernah menjabat sebagai menteri untuk kantor Penasihat Negara di bawah Aung San Suu Kyi, yang ditahan sejak kudeta.
Kyi Toe, anggota komite informasi Liga Nasional Aung San Suu Kyi untuk Demokrasi (NLD), mengatakan Kyaw Tint Swe dan empat orang lainnya yang terkait dengan pemerintah sebelumnya telah dicokok dari rumah mereka.
Kyi Toe juga mengungkapkan jika pejabat komisi pemilihan juga ditangkap, termasuk beberapa sampai ke tingkat kota. Tetapi dia tidak mengetahui jumlah pasti dari mereka yang ditangkap.
Baca Juga: Solar Bersih, Primadona Baru Bahan Bakar Ramah Lingkungan di AS
Warga Myanmar hingga Kamis (11/2/2021) masih menggelar aksi demonstrasi untuk menentang kudeta yang dilakukan oleh militer.
Demonstran berbaris dengan damai di kota Naypyidaw, basis dari militer, serta kota Yangon, kota komersial terbesar.
"Jangan pergi ke kantor," teriak sekelompok pengunjuk rasa di luar bank sentral Myanmar di Kota Yangon.
Aksi tersebut merupakan bagian dari upaya pembangkangan sipil yang mendesak pegawai negeri dan karyawan untuk mogok kerja.
Joe Biden juga menuntut kepada militer untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan berserta pimpinan lain.
"Saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang demokratis," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Peringatan BMKG: Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem November 2025
-
Dirikan Biodigister Komunal, Pramono Harap Warga Jakarta Kelola Limbah Sendiri
-
Pramono Setujui SMAN 71 Gelar Pembelajaran Tatap Muka Senin Depan: Yang Mau Daring Boleh
-
Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Berakhir di Tangan Massa, Komplotan Copet Bonyok Dihajar Warga di Halte TransJakarta Buaran
-
IUP Raja Ampat Terbit Sebelum Bahlil Lahir, Pakar: Pencabutan 4 Izin Langkah Tepat
-
Karnaval SCTV di Jember: Pesta Hiburan yang Ikut Menghidupkan Ekonomi Lokal