Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang dalam tahap akhir penyuntikan vaksin tahap pertama. Dengan demikian, vaksinasi tahap kedua akan segera dimulai.
Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan pihaknya memperkirakan vaksinasi tahap kedua bisa dimulai pekan depan atau akhir Februari mendatang.
"Kurang lebih minggu depan (tahap kedua program vaksinasi Covid-19 dimulai)," ujar Dwi saat dikonfirmasi, Senin (15/2/2021).
Dalam prosesnya, untuk vaksinasi tahap kedua disebut Dwi masih dilakukan pendataan bersama Kementerian Kesehatan. Penerima imunisasi ini merupakan masyarakat yang bekerja di sektor pelayanan publik menjadi sasaran utamanya, mulai dari tenaga pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, hingga atlet.
Lalu pekerja di bidang transportasi, seperti sopir bus hingga ojek online, serta aparat keamanan (TNI/Polri dan Satpol PP) juga menjadi prioritas penerima vaksinasi di tahap kedua ini. Total penerimanya diperkirakan mencapai 3,4, juta orang.
"Kalau total sementara dari beberapa unsur, mungkin berkisar di 3,4 juta orang (bakal dapat vaksin Covid-19)," jelasnya.
Kendati demikian, jumlah penerima ini masih bisa saja berubah. Sebab masih ada pendataan dan verifikasi ke depannya untuk disesuaikan dengan syarat penerima vaksin.
"Angka ini sifatnya baru proyeksi. Jadi, individunya masih berproses. Tapi, kira-kira dari jumlah yang sementara diinformasikan asosiasi atau institusi kurang lebih dikisaran tersebut," jelasnya.
Selain itu, meski pelaksanaan di Jakarta sudah rampung, pihaknya tak bisa begitu saja memulai vaksinasi. Sebab harus ada arahan dari Kemenkes terlebih dahulu sebelum memulai tahapan imunisasi selanjutnya.
Baca Juga: Target 55 Ribu Orang, Vaksinasi Covid Tahap 2 Digelar di Pasar Tanah Abang
"Saat ini masih menunggu Kemenkes memulai tahap kedua, jadi bertahap. (Kalau ada perintah Kemenkes) mulai ya kami mulai (tahap kedua)," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Profil Carina Joe, Pahlawan Vaksin Covid-19 Raih Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo
-
CEK FAKTA: Joe Biden Terserang Kanker Gara-gara Vaksin Covid-19, Benarkah?
-
Seorang Dokter di Inggris Coba Bunuh Pasangan Ibunya dengan Vaksin COVID-19 Palsu!
-
Pesta Seks Selama Pandemi dan Kebohongan Vaksin Covid-19, Dokter di New York Terancam Penjara!
-
Kemenkes Bantah Adanya Detoksifikasi Vaksin Covid-19, Definisinya Beda Jauh
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
Terkini
-
Said Iqbal Tanggapi Pernyataan Luhut Soal Pemerintah Tidak Perlu Tunduk pada Upah Minimum: Ngawur!
-
Tiba-tiba Disorot Media Asing: IKN Terancam Jadi 'Kota Hantu' di Tengah Anggaran Seret
-
Minta Pemerintah Bikin Badan Pendidikan Madrasah, PGMNI: Kemenag Biar Urus Agama Saja
-
Direktur Mecimapro Ditahan, Ini Kronologi Kasus Penipuan Konser TWICE Puluhan Miliar
-
Air di Jakarta Mati Sementara di 53 Kelurahan, Pramono Minta PAM Jaya Gerak Cepat: Jangan Lama-Lama!
-
Plot Twist Senayan, Alasan MKD Putuskan Keponakan Prabowo Tetap Jadi Anggota DPR
-
Pengunduran Diri Ditolak, MKD Putuskan Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR
-
Skandal Impor Pakaian Bekas Ilegal: Malaysia dan China 'Hilang' dari Catatan Pemerintah, Kok Bisa?
-
MKD Akhirnya 'Spill' Hasil Rapat Awal, Putuskan Sahroni hingga Nafa Urbach Lanjut Proses Sidang
-
Tuntut Kenaikan Upah, KSPI Ancam Gelar Mogok Nasional Libatkan 5 Juta Buruh