Suara.com - Junta Myanmar kembali memutus akses Internet untuk malam kedua secara berturut-turut, sebagai bagian dari upaya untuk membendung aksi protes kudeta pada 1 Februari.
Menyadur Straits Times, Selasa (16/2/2021) pemadaman listrik terjadi tak lama setelah MRTV yang dikelola negara mengatakan panglima militer Min Aung Hlaing memberlakukan undang-undang telekomunikasi baru.
Undang-undang telekomunikasi tersebut dilaporkan akan diumumkan rinciannya pada hari Selasa (16/2).
Pihak militer berusaha untuk mengganggu akses telepon dan internet untuk mencegah pengunjuk rasa menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan demokrasi.
Aksi protes besar masih berlanjut pada hari Senin, yang menyimpang dari larangan pertemuan publik yang diberlakukan setelah kudeta.
Operator telekomunikasi Norwegia, Telenor pada hari Senin (15/2) berhenti memunculkan daftar pemadaman karena khawatir akan keselamatan karyawannya.
Telenor menjadi salah satu penyedia layanan yang mengupayakan transparansi dengan mencantumkan perintah pemadaman di situsnya.
Namun pada hari Minggu, mereka mengungkapkan dalam sebuah unggahan bahwa "saat ini tidak mungkin bagi Telenor untuk mengungkapkan arahan yang kami terima dari pihak berwenang".
Juru bicara Hanne Langeland Knudsen mengatakan kepada AFP pada hari Senin bahwa situasi di Myanmar "membingungkan dan tidak jelas" dan bahwa "keamanan karyawan kami menjadi prioritas utama".
Baca Juga: Kudeta Myanmar: Kendaraan Lapis Baja Dikerahkan, Layanan Internet Dimatikan
Telenor telah aktif di Myanmar sejak 2014 dan tahun lalu mempekerjakan 747 orang di sana.
Dikutip dari Channel News Asia, saat ini layanan telekomunikasi sangat terganggu. Kelompok pemantau yang berbasis di Inggris NetBlocks men-tweet pada Senin bahwa Myanmar berada di bawah "penutupan internet hampir total" untuk malam kedua berturut-turut.
Junta dijadwalkan untuk memberikan konferensi pers pertamanya sejak mengambil alih kekuasaan pada Selasa malam.
Para pemimpin militer Myanmar telah berjuang untuk menguasai jalan-jalan sejak menggulingkan pemerintah yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang partainya menang telak dalam pemilihan November.
Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya termasuk di antara lebih dari 400 orang yang ditahan sejak kudeta, jumlah yang terus meningkat dari hari ke hari.
Suu Kyi akan tetap ditahan menjelang sidang pada Rabu, lapor Reuters, mengutip pengacaranya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Cak Imin, Gus Ipul, dan Kepala BPS Bahas Akurasi Data PBI
-
Kekuatan KKB Yahukimo 200 Orang, Pola Serangan Disebut Sasar Pilot dan Warga Sipil
-
Jokowi Dicap Tak Konsisten Soal UU KPK: Dulu Biarkan Novel Disingkirkan, Kini Menyesal?
-
Kejagung Bantah Ada Temuan Uang Senilai Rp920 Miliar saat Geledah Rumah Pejabat Pajak
-
DPR Bongkar Fakta Pembahasan UU KPK, Jokowi Mau 'Cuci Tangan'?
-
Waspada Cuaca Ekstrem Jelang Ramadan, Warga DIY Diimbau Tidak Padusan di Pantai dan Sungai
-
Polda Metro Turun Tangan, Kombes Rita Janji Cek Kasus Perkosaan Konten Kreator Cinta Ruhama
-
Cak Imin Sebut Masih Ada Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan, Apa Alasannya?
-
Bawa Misi Palestina ke Board of Peace, Komisi I DPR Beri 3 Pesan Penting untuk Prabowo
-
Israel Masuk Dewan Perdamaian Trump, Koalisi Desak Indonesia Mundur dari BoP