Suara.com - Militer Myanmar mulai menerjunkan kendaraan lapis baja di kota-kota tempat para demonstran melancarkan aksinya dan akses internet kembali dibatasi.
Menyadur Sky News, Senin (15/2/2021) pasukan keamanan juga menembaki pengunjuk rasa di sebuah pembangkit listrik pada hari Minggu (14/2).
Tentara dikerahkan ke sebuah pembangkit listrik di negara bagian utara Kachin, yang mengarah ke konfrontasi dengan para pengunjuk rasa. Sejumlah demonstran percaya bahwa militer akan memutus aliran listrik.
Pasukan keamanan menembak untuk membubarkan pengunjuk rasa di luar satu pabrik di ibu kota negara bagian Kachin, Myitkyina, menurut rekaman yang disiarkan langsung di Facebook. Tidak jelas apakah mereka menggunakan peluru karet atau tembakan langsung.
Sementara itu, kendaraan lapis baja muncul di titik-titik aksi protes di ibu kota komersial Yangon, Myitkyina dan Sittwe, penerjunan skala besar pertama sejak kudeta 1 Februari.
Tidak ada keterangan resmi mengapa militer menerjunkan kendaraan lapis baja tersebut, tapi kedutaan besar Amerika Serikat di Myanmar mendesak warga Amerika untuk "berlindung di tempat yang aman".
Warga juga melaporkan bahwa keempat jaringan telekomunikasi utama dapat diakses sekitar pukul 01.00 waktu setempat pada hari Senin.
Itu terjadi setelah kedutaan besar AS sebelumnya memperingatkan ada kemungkinan pemadaman internet dalam semalam antara pukul 01.00 hingga 09.00 pagi.
"Kami meminta pasukan keamanan untuk menahan diri dari kekerasan terhadap para demonstran dan warga sipil yang memprotes penggulingan pemerintah mereka yang sah." jelas sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh sejumlah duta besar asing di Myanmar.
Baca Juga: Pantas Gisel Anastasia Kepincut, Ini Fakta Rino Soedarjo Sosok Pengusaha Tampan nan Tajir
"Kami mengecam gangguan komunikasi militer serta pembatasan hak-hak dasar rakyat Myanmar dan perlindungan hukum dasar." lanjutnya.
Sebelumnya pada hari Minggu, mahasiswa teknik berbaris melalui pusat kota Yangon mengenakan pakaian putih dan membawa plakat menuntut pembebasan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi.
Penahanan San Suu Kyi akan berakhir pada hari Senin ketika menjalani persidangan. Demonstrasi lebih lanjut juga terjadi di Mandalay dan ibu kota Naypyitaw.
Demonstrasi hari Minggu terjadi setelah junta yang berkuasa mengeluarkan perintah baru yang menangguhkan beberapa kebebasan sipil dasar.
Undang-undang yang disahkan pada Sabtu (13/2) mengharuskan warga untuk melaporkan pengunjung yang bermalam di rumah mereka dan memungkinkan pasukan keamanan untuk menahan tersangka dan menggeledah properti pribadi tanpa persetujuan pengadilan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik