Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanyo merespons pernyataan eks Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie yang bercerita bahwa Ketua Umum PDIP telah kecolongan dua kali oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2004 silam.
Awalnya Marzuki menyampaikan ceritanya dalam akun YouTube Akbar Faizal Uncensored, beberapa waktu lalu. Ia bercerita usai Pileg 2004 ia ditemui 4 mata oleh SBY. Menurutnya, SBY kala itu mengatakan bahwa Megawati akan kecolongan dua kali.
Kecolongan yang dimaksud, pertama, SBY yang kala itu pernah menjabat sebagai Menko Polhukam di bawah kepimpinan Megawati sebagai Presiden ke-5 lebih memilih mundur. Isu mundurnya SBY karena merasa didzalimi berhembus.
Kedua, SBY justru berpartisipasi pada Pilpres 2004 dengan memilih Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Kala itu SBY-JK berhasil unggul dari pasangan calon Megawati-Megawati-Hasyim Muzadi.
Menanggapi hal itu, Hasto mengatakan, bahwa SBY telah terbukti memiliki desain pencitraan tersendiri termasuk istilah 'kecolongan dua kali'. Menurutnya, rakyat saat ini bisa menilai dugaan SBY dizalimi oleh Megawati pada 2004 tak terbukti.
"Jadi kini rakyat bisa menilai bahwa apa yang dulu dituduhkan oleh Pak SBY telah didzalimi oleh Bu Mega, ternyata kebenaran sejarah membuktikan bahwa Pak SBY menzalimi dirinya sendiri demi politik pencitraan," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (17/2/2021).
Hasto mengatakan, apa yang disampaikan Marzuki tersebut telah menjadi bukti bagaimana hukum moral tak terpenuhi dalam sosok eks Ketum Partai Demokrat tersebut.
"Apa yang disampaikan oleh Marzuki Alie tersebut menjadi bukti bagaimana hukum moralitas sederhana dalam politik itu tidak terpenuhi dalam sosok Pak SBY," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto menyindir SBY soal kepemilikan Blok Cepu yang beralih dari tangan Pertamina ke Exxon Mobil kala SBY masih menjabat sebagai Presiden. Menurutnya, hal tersebut membuat rakyat kecolongan.
Baca Juga: Andi Arief Peringati Sekjen PDIP: Jangan Benturkan Megawati dengan SBY
"Dengan pernyataan Pak Marzuki itu, saya juga menjadi paham, mengapa Blok Cepu yang merupakan wilayah kerja Pertamina, paska pilpres 2004, lalu diberikan kepada Exxon Mobil. Nah kalau terhadap hal ini, rakyat dan bangsa Indonesia yang kecolongan," tandasnya.
Berita Terkait
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
PDIP Gelar HUT ke-53 dan Rakernas di Ancol, Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
SBY dan Hoax Ijazah Jokowi, Manuver Demokrat di Pusaran Politik Digital
-
Sebut Sudah Ada Lobi Agar Dukung Pilkada via DPRD, Polikus PDIP: Sikap Kita Tak Akan Berubah!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak