Suara.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa meyakini, Indonesia akan mencapai herd immunity atau kekebalan komunal terhadap covid-19, bulan Maret 2022.
Hal tersebut terjadi ketika pemerintah melakukan proses vaksinasi selama kurang lebih 15 bulan terhadap mayoritas masyarakat.
"Apabila tidak ada aral melintang selama 15 bulan ke depan, hitungan kami, Indonesia akan mencapai herd imunity pada bulan Maret tahun depan," ucap Suharso dalam acara Vaksinasi Covid-19 Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Senin (22/2/2021).
Suharso mengungkapkan, selama kurun waktu tersebut, setidaknya sudah ada 180 juta penduduk Indonesia yang mendapatkan vaksin covid-19.
"Berdasarkan jumlah hitungan dari vaksin yang sudah terkonfirmasi, sekitar 428 juta lebih. Vaksin yang sudah di terkonfirmasi itu untuk disuntikkan kepada 180 juta penduduk Indonesia," ucapnya.
Meski meyakini hal tersebut bakal terjadi, Suharso meminta kepada masayarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dengan menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
"Jadi, kita harus jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, dan kalau tidak perlu banget bisa kurangi mobilitas," kata dia.
Sebelumnya, PT Bio Farma (Persero) menggandeng perbankan untuk mendapatkan pendanaan guna mendatangkan vaksin covid-19 ke dalam negeri.
Kekinian, perseroan sedang jalin kerja sama dengan HIMBARA dan Bank Swasta Nasional (Mandiri, BRI, BNI, BTN, Maybank, Danamon dan HSBC).
Baca Juga: Benarkah Vaksin Mandiri Percepat Munculnya Herd Immunity? Ini Kata Menkes
Juru Bicara sekaligus Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, jenis pendanaan yang diperlukan adalah fasilitas pembiayaan modal kerja revolving dalam valuta US Dollars (USD) dan sub limit fasilitas Trade Financing dengan skema clean basis.
"Indonesia sendiri, untuk pengadaan vaksin COVID-19, diberikan kepada Bio Farma yang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor HK.01.07/MENKES/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk.
"Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," ujar Bambang dalam keterangannya, Selasa (16/2/2021).
Bambang menambahkan, dari Permenkes tersebut vaksin COVID-19 akan didapat dari hasil produksi PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech dan Sinovac Life Sciences Co., Ltd dan Novavax.
Distribusinya akan dilaksanakan oleh Holding BUMN Farmasi, seperti Bio Farma, Kimia Farma dan Indofarma untuk program vaksinasi.
Untuk tahap awal vaksinasi, pada bulan Januari - Februari 2021, sebanyak satu juta tenaga kesehatan sudah mendapatkan vaksin Coronavac dari Sinovac.
Berita Terkait
-
Benarkah Vaksin Mandiri Percepat Munculnya Herd Immunity? Ini Kata Menkes
-
Menkes Sebut Vaksin Mandiri Untuk Percepat Capai Herd Immunity
-
4 Hal Penting Soal Herd Immunity Covid-19, Kapan Bisa Terbentuk?
-
Ilmuwan Dibuat Bingung, Misteri Penurunan Drastis Virus Corona di India
-
Sanksi Penolak Vaksin Covid-19, Epidemiolog: Pemaksaan Tidak akan Berhasil
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu