Suara.com - Kementerian Luar Negeri membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Indonesia mendukung rencana militer Myanmar untuk menyelenggarakan pemilihan umum baru, setelah kudeta terhadap pemerintahan sipil negara itu pada 1 Februari.
Berita yang dirilis oleh Reuters pada Senin (21/2) telah memicu aksi unjuk rasa di depan gedung KBRI Yangon pada Selasa (22/2), oleh warga Myanmar yang menentang kudeta militer dan menolak adanya pemilu baru.
“Saya membantah adanya plan of action (rencana aksi). Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” kata juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah, merujuk pada rencana aksi pemilu baru yang diberitakan Reuters tengah didorong oleh Indonesia untuk disetujui oleh negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Sebaliknya, Faizasyah menegaskan, Menlu Retno Marsudi sedang berupaya melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara ASEAN, sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para menlu ASEAN untuk membahas krisis politik di Myanmar.
Pertemuan tersebut telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Jakarta, awal Februari lalu.
Untuk itu, dalam sepekan terakhir Menlu RI telah berkunjung ke Brunei Darussalam dan Singapura, dan akan dilanjutkan ke Thailand dalam waktu dekat guna berkonsultasi tentang peran ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis politik Myanmar.
“Yang ingin kita garisbawahi adalah bagaimana kita menemukan satu solusi damai di Myanmar yang bersifat satu proses politik demokrasi yang inklusif, yang melibatkan semua pihak,” kata Faizasyah.
Terkait unjuk rasa di depan KBRI Yangon, Faizasyah menjelaskan bahwa sejauh ini aksi tersebut berlangsung damai dan tanpa kekerasan.
Namun, ia mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir, situasi di Myanmar menjadi tidak stabil karena aksi demonstrasi yang terus berlangsung dari hari ke hari.
Baca Juga: Amerika Jatuhkan Sanksi Kepada Dua Jenderal Myanmar Pasca Kudeta
“Ini adalah realitas yang sedang dikelola oleh kedubes kita di Myanmar untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia yang ada di Myanmar tetap terlindungi,” ujar Faizasyah.
Seorang pengguna Twitter, Hnin Zaw, mengunggah foto-foto terkait aksi unjuk rasa di depan KBRI Yangon, Selasa.
Dalam foto yang ia bagikan, para demonstran berdiri di depan gedung KBRI sambil memegang spanduk yang antara lain bertuliskan “Kami tidak perlu pemilu lainnya” dan “Kami ingin pemerintah terpilih kami kembali” yang disertai dengan tagar “Hormati suara kami”.
Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari setelah komisi pemilihan menolak tuduhan penipuan, setelah partai pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi pemungutan suara.
Junta menjanjikan pemilu baru, tetapi tanpa menetapkan jadwal yang pasti.
Kudeta tersebut telah memicu protes massal setiap hari selama hampir tiga minggu dan pemogokan oleh banyak pegawai pemerintah. [Antara]
Berita Terkait
-
Indonesia Awali BATC 2026 dengan Kemenangan Telak 5-0 atas Myanmar
-
Padahal Berlatar Myanmar, Syuting Film Extraction: Tygo di Jakarta Bikin Macet dan UMKM Rugi
-
Syutingnya Bikin Tangerang Macet Total, Film Lisa BLACKPINK Ternyata Berlatar Myanmar
-
Nyalip Tak Hati-hati, Calya Disopiri Mahasiswa Myanmar Seruduk Minitrans di Duren Tiga
-
Timnas Voli Indonesia Bidik Juara Grup B, Siap Lawan Siapa Pun di Semifinal SEA Games 2025
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!