Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di kediaman dinasnya di Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2021). Dalam kesempatan tersebut, Lukas sempat melaporkan soal kondisi pandemi Covid-19 di wilayahnya.
Keduanya melakukan pertemuan sekitar 30 menit. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Ma'ruf, Masduki Baidlowi.
"Gubernur juga melaporkan mengenai Covid-19 yang cukup memprihatinkan di sana," kata Masduki.
Meski demikian, Lukas pun memberitahu kalau program vaksinasi Covid-19 juga sudah mulai berjalan di Bumi Cenderawasih tersebut.
Karena pandemi Covid-19 yang tak kunjung melandai, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua juga harus ditunda dahulu. Padahal sebelumnya Lukas sempat melaporkan mengenai perkembangan persiapan PON seperti dari infrastruktur.
"Tetapi sebenarnya masyarakat Papua sangat berharap karena PON itu jadi bagian pesta rakyat juga tetapi karena Covid-19 semua tidak bisa dilaksanakan, maka diminta ditunda dahulu," tuturnya.
Selain soal pandemi Covid-19, kedua belah pihak bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas soal koordinasi pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan perlindungan pemberdayaan keberpihakan dan percepatan pembangunan demi menyejahterahkan masyarakat Papua.
Ma'ruf yang juga menjadi ketua tim percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menyampaikan bahwa pendekatan yang mesti dilakukan ialah dengan cara pendekatan wilayah adat.
"Ya, pendekatan berbasis wilayah adat dan pendekatan tokoh keagamaan," tuturnya.
Baca Juga: Komisi IX Minta Masyarakat Papua Ikut Terlibat dalam Revisi UU Otsus Papua
Masduki menyebut kalau langkah Ma'ruf itu disambut baik oleh Lukas. Bahkan Lukas mengundang mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu untuk mendatangi Papua.
"Terus wapres menjawab memang sudah bersiap untuk ke Papua, tapi kan segala sesuatunya harus disiapkan," tutupnya.
Berita Terkait
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
-
Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit, Demi Hemat Impor BBM Rp 520 Triliun?
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
SPPG, Infrastruktur Baru yang Menghubungkan Negara dengan Kehidupan Sehari-Hari Anak Indonesia
-
Jaksa Kejati Banten Terjaring OTT KPK, Diduga Peras WNA Korea Selatan Rp 2,4 Miliar
-
6 Fakta Wali Kota Medan Kembalikan 30 Ton Beras Bantuan UEA, Nomor 6 Jadi Alasan Utama
-
Cas Mobil Listrik Berujung Maut, 5 Nyawa Melayang dalam Kebakaran di Teluk Gong
-
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf
-
Menko PMK Pratikno: Dana LPDP Harus Perkuat Riset dan Ekosistem Pendidikan Nasional
-
OTT KPK di Bekasi, Bupati Ade Kuswara dan Ayahnya Disebut Ikut Diamankan
-
Gurita Harta Rp79 M Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang Kena OTT KPK, dari 31 Tanah ke Mustang
-
SPPG Dibangun dengan Konsep One-Flow Direction dan Sistem Cold Chain Modern
-
Profil Ade Kuswara Kunang, Bupati Milenial Bekasi yang Karirnya Kini 'Disegel' KPK