Suara.com - Vaksinasi di lingkungan DPR RI tidak hanya menyasar para anggota dewan saja, melainkan juga para anggota kelurganya.
Terkait itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar menjelaskan alasan keluarga para anggota dewan ikut divaksin lantaran disebut juga perlu dilindungi.
Vaksinasi yang dilakukan di lingkungan DPR merupakan program Kemenkes yang menyasar unsur Tenaga Ahli, Pengamanan Dalam (Pamdal), Cleaning Service, Sopir, ASN hingga keluarga.
"Jadi tentu anggota DPR yang sangat berisiko karena pada saat di dapil dan sebagainya dalam periode sidang kemarin kemudian banyak yang positif sehingga keluarga pun wajib dilindungi," kata Indra di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2/2021).
Ia mengatakan bahkan para keluarga anggota DPR dan ASN yang ikut divaksin justru untuk mendukung program pemerintah dalam hal ini Kemenkes. Menurutnya, pada akhirnya semua masyarakat juga akan divaksin.
"Semua nanti prinsipnya semua warga negara akan dilakukan vaksin. Itu adalah kewajiban yang disampaikan pemerintah. Jadi jangan melihat bahwa ini keluarga ikut atau tidak ikut, tapi semua nanti pada dasarnya wajib untuk divaksin," tuturnya.
Lebih lanjut, Indra menegaskan, tidak ada yang istimewa soal jatah para keluarga anggota dewan dan ASN mendapatkan vaksin. Ia mengatakan, semua untuk pemerataan.
"Saya kira tidak ada yang istimewa, dalam satu rumah itu hanya sebagian yang divaksin yang lain tidak, tentu itu pertimbangannya ada pada pemerintah dan kami hanya mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Kemenkes," tuturnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa vaksinasi Covid-19 di DPR menyeluruh, untuk anggota DPR beserta keluarga yang terdaftar. Nantinya anggota yang tidak divaksin, hanya mereka yang baru sembuh dari positif Covid-19.
Baca Juga: Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Nakes Sudah Capai Lebih dari 100 Persen
Menurut Dasco, jatah vaksin untuk kalangan anggota DPR dan keluarga sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Adapun program vaksinasi itu diberitahukan saat DPR sedang melakulan reses. Kekinian vaksinasi juga dilakukan langsung di Gedung Nusantara.
"Kami mendapatkan jatah dari Kementerian Kesehatan. Anggota DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di Kesekjenan DPR itu yang mendapat. Jadi alokasi itu dari Kementerian Kesehatan," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Jumat (26/2/2021).
Menurut Dasco tidak ada yang salah atau pilih kasih dari program vaksinasi yang menyasar anggota DPR beserta keluarga. Ia berujar program vaksinasi yang digalakan pemerintah memang menargetkan semua kalangan.
"Jadi gak ada yang pilih kasih, gak ada kemudian yang tertutup. Semakin cepat banyak yang divaksinasi semakin cepat juga penekanan pelonjakan Covid 19 di Indonesia," uhar Dasco.
Selain anggota DPR dan keluarga, kata Dasco vaksin juga menyasar untuk tenaga kerja hingga staf di Parlemen. Adapun DPR menjadi salah satu target sasaran vaksin mengingat statusnya yang menjadi area merah Covid-19.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri