Suara.com - Sejumlah pendiri Partai Demokrat menyebut bakal menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada awal Maret 2021.
Terkait itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, menilai pernyataan tersebut hanya sebatas halusinasi.
Para pendiri Partai Demokrat mengklaim dapat menggelar KLB setelah mengantongi banyak suara dari DPC. Berbeda dengan itu, Syarief justru menegaskan kalau seluruh pemegang hak suara baik di tingkat DPC maupun DPD itu lebih memilih mendukung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Jadi apa yang dikatakan itu ya itu hanya argumentasi saja, mengkhayal, halusinasi saja. Enggak ada, tolong tunjukan siapa?," kata Syarief saat konferensi pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/2/2021).
Kemudian Wakil Ketua MPR itu meyakini tidak akan ada KLB yang digelar. Meskipun ada, ia memastikan KLB tersebut hanya abal-abal.
"Kalau toh ada KLB itu abal-abal. Representasi siapa? Apakah yang punya hak suara? Apakah pengurus DPC yang asli? Apakah pengurus DPD yang asli? Apakah pemegang suara yang sah?," tanyanya.
"Karena sampai sekarang, itu mereka dengan solid mendukung AHY. Jadi tidak akan ada (KLB)."
Sebelumnya para pendiri Partai Demokrat berencana untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada awal Maret 2021. Namun mereka enggan menjelaskan secara rinci soal KLB karena takut digagalkan oleh pihak tertentu.
"(KLB) awal Maret," kata salah satu pendiri Partai Demokrat Ilal Ferhard saat konferensi pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/2/2021).
Baca Juga: Kisruh Internal, Para Pendiri Demokrat Sebut AHY Tidak Mampu Pimpin Partai
Dalam kesemoatan yang sama, pendiri Partai Demokrat lainnya, Hengky Luntungan, menyebut kalau pihaknya tidak bakal menjelaskan secara detail mengenai rencana KLB tersebut.
"Kalau kami nanam pisang, pisangnya sudah matang kami enggak kasih tahu, karena nanti ditebang orang," ujarnya.
Lebih lanjut, Ilal mengatakan pihaknya telah mengantongi dukungan yang cukup banyak bahkan hampir seluruh pengurus DPC Partai Demokrat. Terlebih menurutnya penyelenggaraan KLB juga sudah sesuai hak konstitusional di dalam AD/ART partai.
"Seandainya DPD dibelenggu AHY mengunci DPD, DPC masih punya hak konstitusional, jadi kami pintu-pintu untuk masuk KLB itu berdasarkan AD/ART versi pertama."
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi