Suara.com - Sejumlah pendiri Partai Demokrat menyebut bakal menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada awal Maret 2021.
Terkait itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, menilai pernyataan tersebut hanya sebatas halusinasi.
Para pendiri Partai Demokrat mengklaim dapat menggelar KLB setelah mengantongi banyak suara dari DPC. Berbeda dengan itu, Syarief justru menegaskan kalau seluruh pemegang hak suara baik di tingkat DPC maupun DPD itu lebih memilih mendukung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Jadi apa yang dikatakan itu ya itu hanya argumentasi saja, mengkhayal, halusinasi saja. Enggak ada, tolong tunjukan siapa?," kata Syarief saat konferensi pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/2/2021).
Kemudian Wakil Ketua MPR itu meyakini tidak akan ada KLB yang digelar. Meskipun ada, ia memastikan KLB tersebut hanya abal-abal.
"Kalau toh ada KLB itu abal-abal. Representasi siapa? Apakah yang punya hak suara? Apakah pengurus DPC yang asli? Apakah pengurus DPD yang asli? Apakah pemegang suara yang sah?," tanyanya.
"Karena sampai sekarang, itu mereka dengan solid mendukung AHY. Jadi tidak akan ada (KLB)."
Sebelumnya para pendiri Partai Demokrat berencana untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada awal Maret 2021. Namun mereka enggan menjelaskan secara rinci soal KLB karena takut digagalkan oleh pihak tertentu.
"(KLB) awal Maret," kata salah satu pendiri Partai Demokrat Ilal Ferhard saat konferensi pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/2/2021).
Baca Juga: Kisruh Internal, Para Pendiri Demokrat Sebut AHY Tidak Mampu Pimpin Partai
Dalam kesemoatan yang sama, pendiri Partai Demokrat lainnya, Hengky Luntungan, menyebut kalau pihaknya tidak bakal menjelaskan secara detail mengenai rencana KLB tersebut.
"Kalau kami nanam pisang, pisangnya sudah matang kami enggak kasih tahu, karena nanti ditebang orang," ujarnya.
Lebih lanjut, Ilal mengatakan pihaknya telah mengantongi dukungan yang cukup banyak bahkan hampir seluruh pengurus DPC Partai Demokrat. Terlebih menurutnya penyelenggaraan KLB juga sudah sesuai hak konstitusional di dalam AD/ART partai.
"Seandainya DPD dibelenggu AHY mengunci DPD, DPC masih punya hak konstitusional, jadi kami pintu-pintu untuk masuk KLB itu berdasarkan AD/ART versi pertama."
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK