Suara.com - Epidemiolog lapangan dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman, Yudhi Wibowo, mengatakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro masih harus diimbangi dengan kapasitas tes COVID-19 dan pelacakan yang memadai.
"Upaya pemeriksaan atau testing dan pelacakan atau tracing harus terus dilakukan secara intensif selama periode PPKM," kata Yudhi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (27/2/2021).
Untuk itu dia mengapresiasi peran pemerintah daerah yang terus menggencarkan kapasitas pemeriksaan dan pelacakan di wilayahnya masing-masing.
"Dengan demikian tren penurunan jumlah kasus dan kematian sejak PPKM diberlakukan benar-benar berbasis tes, harus diimbangi dengan peningkatan jumlah tes dan pelacakan," katanya.
Menurutnya, upaya meningkatkan kapasitas tes dan pelacakan sangat mendesak dilakukan.
"Jika tidak diimbangi dengan kapasitas tes yang memadai sesuai standar WHO maka dikhawatirkan tren penurunan tersebut adalah penurunan semu bahkan false," katanya.
Dia juga kembali mengingatkan bahwa penerapan PPKM skala mikro yang kini tengah diterapkan di sejumlah daerah akan dapat meningkatkan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat.
"Terlebih lagi jika operasi tertib masker dan penegakan protokol kesehatan terus digencarkan, maka diharapkan akan makin menumbuhkan kesadaran masyarakat," katanya.
Dia mengatakan upaya pendekatan hukum, operasi yustisi, operasi tertib masker dan penegakan protokol kesehatan perlu dilakukan secara intensif khususnya bagi para pelanggar protokol kesehatan.
Baca Juga: Vaksin Gotong Royong Dikritik, Epidemiolog: Tujuan Utamanya Belum Jelas
Menurut dia, penegakan peraturan protokol kesehatan yang disertai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar, akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Karena untuk dapat mengubah perilaku individu, di mana dalam hal ini konteksnya adalah penerapan protokol kesehatan, maka pada umumnya yang dibutuhkan adalah tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Dia juga kembali mengatakan bahwa PPKM skala mikro merupakan kebijakan kompromis antara kepentingan kesehatan dan penyelamatan ekonomi.
"Kebijakan ini perlu diimplementasikan secara konsisten dan tegas. Perlu juga langkah untuk tegakkan aturan secara konsisten dan tegas," katanya.
Berita Terkait
-
Pakar Kesehatan Soroti Bahaya Lautan Sampah Muara Baru bagi Warga Pesisir
-
Cucu Mahfud MD Jadi Korban, Pakar Sebut Keracunan MBG Bukti Kegagalan Sistemik Total
-
Sebut WHO Rancang Pandemi Baru, Epidemiolog UI Tepis Ucapan Dharma Pongrekun: Itu Omong Kosong
-
Diam-diam Donald Trump Pernah Kirim Tes COVID-19 kepada Vladimir Putin
-
Dharma Pongrekun: Mengapa Tes PCR Harus Dicolok-colok ke Hidung?
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina