Suara.com - Epidemiolog lapangan dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman, Yudhi Wibowo, mengatakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro masih harus diimbangi dengan kapasitas tes COVID-19 dan pelacakan yang memadai.
"Upaya pemeriksaan atau testing dan pelacakan atau tracing harus terus dilakukan secara intensif selama periode PPKM," kata Yudhi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (27/2/2021).
Untuk itu dia mengapresiasi peran pemerintah daerah yang terus menggencarkan kapasitas pemeriksaan dan pelacakan di wilayahnya masing-masing.
"Dengan demikian tren penurunan jumlah kasus dan kematian sejak PPKM diberlakukan benar-benar berbasis tes, harus diimbangi dengan peningkatan jumlah tes dan pelacakan," katanya.
Menurutnya, upaya meningkatkan kapasitas tes dan pelacakan sangat mendesak dilakukan.
"Jika tidak diimbangi dengan kapasitas tes yang memadai sesuai standar WHO maka dikhawatirkan tren penurunan tersebut adalah penurunan semu bahkan false," katanya.
Dia juga kembali mengingatkan bahwa penerapan PPKM skala mikro yang kini tengah diterapkan di sejumlah daerah akan dapat meningkatkan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat.
"Terlebih lagi jika operasi tertib masker dan penegakan protokol kesehatan terus digencarkan, maka diharapkan akan makin menumbuhkan kesadaran masyarakat," katanya.
Dia mengatakan upaya pendekatan hukum, operasi yustisi, operasi tertib masker dan penegakan protokol kesehatan perlu dilakukan secara intensif khususnya bagi para pelanggar protokol kesehatan.
Baca Juga: Vaksin Gotong Royong Dikritik, Epidemiolog: Tujuan Utamanya Belum Jelas
Menurut dia, penegakan peraturan protokol kesehatan yang disertai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar, akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Karena untuk dapat mengubah perilaku individu, di mana dalam hal ini konteksnya adalah penerapan protokol kesehatan, maka pada umumnya yang dibutuhkan adalah tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Dia juga kembali mengatakan bahwa PPKM skala mikro merupakan kebijakan kompromis antara kepentingan kesehatan dan penyelamatan ekonomi.
"Kebijakan ini perlu diimplementasikan secara konsisten dan tegas. Perlu juga langkah untuk tegakkan aturan secara konsisten dan tegas," katanya.
Berita Terkait
-
Sebut WHO Rancang Pandemi Baru, Epidemiolog UI Tepis Ucapan Dharma Pongrekun: Itu Omong Kosong
-
Diam-diam Donald Trump Pernah Kirim Tes COVID-19 kepada Vladimir Putin
-
Dharma Pongrekun: Mengapa Tes PCR Harus Dicolok-colok ke Hidung?
-
Mau Nonton Konser Bebas dari Risiko Infeksi Covid-19, Epidemiolog Sarankan Jaga Jarak 1 Meter
-
Cegah Varian XBB Meluas, Reisa Broto Minta Tes Covid-19 Kembali Digalakkan
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?