Sidang Vonis Napoleon 11 Maret, Kuasa Hukum Pasrahkan ke Majelis Hakim

Suara.com - Sidang vonis terhadap terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, yakni Irjen Napoleon Bonaparte digelar pada 10 Maret 2021.

Hakim Ketua Muhammad Damis yang memimpin sidang duplik pada hari ini, Senin (1/3/2021), mengatakan pihaknya akan bermusyawarah untuk menjatuhkan vonis terhadap Napoleon.

“Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil putusan. Sidang putusan digelar pada Rabu, 10 Maret 2021,” kata Muhammad Danis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Sementara itu, Gunawan Raka kuasa hukum Napoleon mengatakan, jelang sidang putusan nanti tidak akan melakukan persiapan khusus. Pihaknya menyerahkan nasib kliennya itu kepada majelis hakim.

“Untuk putusan kami tidak ada persiapan khusus, karena segala sesuatu yang menyangkut fakta persidangan sudah diuraikan dan sudah dibuka. Untuk selanjutnya diserahkan kepada majelis hakim,” kata Gunawan.

Namun Gunawan mengatakan, dari persidangan awal hingga pada sidang terakhir ini, bukti transaksi uang yang didakwakan kepada kliennya tidak pernah dimunculkan.

“Bicara fakta hukum kita sudah sama-sama lihat unsur urgensi perkara gratifikasi adalah pemberian uang. Tapi sampai dengan sidang ditutup dan menunggu putusan akhir dari hakim, itu barang bukti baik berupa uang, berupa transfer dan semuanya, ternyata tidak pernah diajukan dalam persidangan,” ujarnya.

Oleh karenanya, Gunawan kembali mengatakan menyerahkan vonis kliennya kepada majelis hakim.

“Sehingga itu nanti biar hakim yang membuat putusan, berdasarkan pertimbangannya dengan fakta-fakya yang sudah disajikan baik oleh rekan-rekan jaksa penuntut umum, maupun oleh kami,” ujarnya.

Baca Juga: Sidang Red Notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bantah Sejumlah Fakta Hukum

Pada persidangan duplik hari ini, Napoleon membantah sejumlah dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum sebelumnya, di antaranya menolak replik yang menyebutkannya menerima sejumlah uang.

“Bahwa fakta hukum yang disampaikan jaksa penuntut umum, bahwa peristiwa pada tanggal 16 April 2020 dimana kami meminta uang sejumlah Rp 3 miliar adalah berasal dari keterangan Tommy Sumargi saja, dan tidak memiliki kekuatan hukum pidana sehingga tidak dapat membuktikan peristiwa tersebut telah terjadi,” ujar Napoleon.

Karena hal itu, Napoleon menegaskan, menolak replik yang dibacakan jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya.

“Berdasarkan pernyataan diatas kami selaku terdakwa berkesimpulan bahwa replik jaksa penuntut umum tidak didukung oleh argumentasi atau alasan yang kuat berdasarkan analisa fakta hukum persidangan,” tegasnya.

Dalam perkara kasus dugaan gratifikasi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra, penyidik Dittipikor Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka.

Keempat tersangka yakni, eks Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi.

Penyidik menetapkan Djoko Tjandra dan Tommy sebagai tersangka pemberi gratifikasi atau suap. Sedangkan, Napoleon dan Prastijo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Dalam pengungkapan kasus tersebut penyidik telah menyita sejumlah barang bukti. Beberapa barang bukti yang disita yakni uang senilai 20 ribu USD, surat-surat, handphone, laptop dan CCTV.

Adapun, penyidik sendiri berencana akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Agung RI dalam waktu dekat ini.

Setelah sebelumnya Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara tersebut ke penyidik lantaran dinilai belum lengkap atau P19 .