"Sudah banyak langkah untuk menghadapi pandemi ini, salah satu yang utama adalah penerapan protokol kesehatan," kata Rahmad dalam keterangan pers.
Rahmad menyatakan pandemi di Indonesia genap setahun pada Selasa, 2 Maret 2021.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan sejak awal diberlakukan PSBB hingga PPKM, protokol kesehatan mutlak dilakukan.
Sesuai rekomendasi WHO protokol kesehatan paling efektif untuk mengendalikan Covid-19. Sekaligus secara simultan dalam satu tahun ini seluruh dunia menciptakan vaksin.
Pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi. Namun tak bisa dipungkiri, pemerintah sudah membuat banyak kebijakan untuk menyelesaikan krisis tersebut.
Menurut Rahmad, tantangannya adalah menerapkan kebiasaan baru seperti menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian bermasker bukanlah perkara mudah.
"Pelaksanaan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak juga yang menganggap Covid-19 konspirasi, tidak ada bahkan tidak berbahaya. Kenyataannya kita disuguhi dalam satu tahun terakhir banyak yang terkena, kemudian banyak yang berguguran," kata Rahmad.
Kata dia, pemerintah telah mengevaluasi penerapan PSBB yang diakui memiliki beberapa kelemahan. Kemudian, kebijakan itu disempurnakan dengan PPKM dan PPKM skala mikro. Melalui PPKM, keterlibatan masyarakat dalam mengatasi penyebaran Covid-19 diharapkan lebih besar.
Kebijakan lain, pemerintah mulai melaksanakan program vaksinasi sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pengendalian Covid-19.
Baca Juga: Pelecehan Seksual, Dua Karyawati Polisikan Bos Bank Internasional
"Kalau pelaksanaan vaksin sukses, saya percaya 17 Agustus kita bisa mengendalikan Covid-19," ujarnya.
Setelah berhasil mengendalikan Covid-19, kata dia, pekerjaan krusial selanjutnya adalah pemulihan ekonomi. Dia berharap masyarakat dan dunia usaha bisa menjaga optimisme bahwa ke depan ekonomi bisa pulih.
"Saya percaya kita akan segera recovery ekonomi. Memang butuh waktu, tapi optimisme jadi kata kunci yang harus kita garis bawahi. Ekonomi bisa pulih setelah kita benar-benar mengendalikan Covid-19," jelas Rahmad.
Pemerintah menyalurkan bantuan sosial dan bantuan pangan nontunai yang nilainya lebih dari Rp203,9 triliun untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.
Selain itu, ada juga Program Kartu Prakerja yang menelan anggaran Rp20 triliun. Bantuan subsidi listrik 100 persen bagi konsumen yang menggunakan daya 450 watt.
Pemerintah juga memberikan subsidi untuk usaha mikro kecil dan menengah serta penempatan dana pemerintah pada sektor perbankan sebagai bantuan untuk para pelaku usaha. Perbankan diminta untuk meminjamkan dana murah tersebut kepada dunia usaha.
Tag
Berita Terkait
-
Kans Angkat Trofi Tersisa 1 Persen, Misi Persija Kini Gagalkan Persib Juara Super League
-
Thom Haye Sesumbar Jelang Persija vs Persib: Kami Datang untuk Menang dan Jadi Juara!
-
Lawan Persib di Samarinda, Mauricio Souza Sebut Persija Tak Diuntungkan
-
Persib Tak Pernah Kalah dari Persija Selama 3 Tahun, Bojan Hodak Pede Menang di Samarinda
-
Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Bojan Hodak Bawa Kabar Baik Soal Marc klok dan Eliano
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS