Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi menentang rencana penjualan saham produsen bir bintang, PT Delta Djakarta. Prasetio bahkan mempertanyakan urgensi dari rencana Gubernur Anies Baswedan itu.
Menjawab hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan niatnya menjual saham PT Delta adalah bagian dari penuntasan janji kampanye Anies saat Pilkada 2017 dulu. Karena sudah terpilih, maka janji itu harus dipenuhi.
"Terkait saham bir di Delta ini kan sudah menjadi janji dari Anies-Sandi. Setiap pemimpin punya janji kampanye, ketika dipilih berarti yang terpilih harus memenuhi janjinya," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Ketua DPD Gerindra Jakarta itu menyebut tak akan ada pihak yang dirugikan dengan penjualan saham Pemprov di PT Delta. Apalagi selama ini perusahaan itu tak pernah mendapatkan dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
"Tugas kami memenuhi janji, Anies-Sandi memenuhi janjinya untuk menjual saham di PT Delta. Tidak ada yang dirugikan," jelasnya.
Jika saham dijual, malah kata Riza, akan menambah kas daerah. Lalu uang yang didapatkan itu bisa digunakan kembali untuk kepentingan publik.
"Setelah dijual kan nanti ada pembahasan kira-kira uangnya mau dipakai buat apa yang lebih bermanfaat, umpanya untuk infrastruktur," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi tak terima tindakan Gubernur Anies Baswedan yang ingin menjual saham produsen bir bintang, PT Delta.
Ia mempertanyakan kesalahan dari perusahaan itu sehingga harus dilepas Pemprov DKI.
Baca Juga: Siap Jatuhkan Sanksi Odin Cafe, Wagub DKI: Gak Ada Backing-backingan!
Menurut Prasetio, seharusnya pelepasan perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh Pemprov dilakukan ketika memang ada masalah. Namun ia menilai sejauh ini PT Delta tidak memiliki masalah dalam operasionalnya.
"Salahnya apa? Kalau ada kebijakan eksekutif kayak gitu, mana BUMD yang nggak mampu itu cabut. Ini gak masalah," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Politisi PDIP ini mengatakan selama ini PT Delta pun tak pernah menerima uang hibah dari Pemprov DKI. Bahkan produsen bir itu memberikan pendapatan tambahan kepada ibu kota.
Tak hanya itu, Prasetio juga menyebut PT Delta sengaja dibuat demi mengendalikan peredaran minuman keras di Jakarta. Masyarakat bisa lebih teratur dalam konsumsi miras.
"Itu istilahnya diberi pemerintah pusat untuk mengelola, terus berjalan lalu menguntungkan buat kita. Kenapa kok ada PT Delta? Itu kan ada persoalan di bir bintang pada saat itu. Zaman pak Ali (mantan Gubernur Jakarta)," jelasnya.
Karena itu, menurutnya persoalan kepemilikan saham PT Delta ini bukan hanya soal haram atau tidaknya. Jika memang perlu dilepas sahamnya, maka harus ada alasan rasional yang berkaitan dengan keuntungan bagi Pemprov DKI.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden