Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bakmumin, menilai penunjukkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hanya bagian dari bagi-bagi jatah kekuasaan. Penunjukan tersebut dianggap tak melihat latar belakang.
"Saya melihat ini hanya bagi-bagi kue kekuasaan sehingga tidak dilihat mumpuni atau tidaknya," kata Novel saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/3/2021).
Namun, Novel menyarankan, sebagai ulama Said Aqil seharusnya fokus dalam memperjuangkan nilai-nilai agama saja. Bukan justru menurutnya, menjadi penjilat kekuasaan.
"Seharusnya ulama fokus membela agamanya bukan menjadi penjilat kekuasaan karena hakikatnya ulama adalah oposisi dan ulama penjilat itu adalah seburuk-buruk ulama," tuturnya.
Novel mengatakan, dirinya mengaku paham bukan tidak boleh ulama berprofesi di luar kemampuannya. Namun, ia mengatakan, tak seharusnya Said mendapatkan pekerjaan dari rezim yang berkhianat.
"Rasulullah dan para sahabat berdagang akan tetapi urusan agamanya mereka istiqomah di dalam relnya, bukan didapat menjadi penjilat kepada rezim pengkhianat agama dan negara yang jelas membela penista agama dan kriminalisasi ulama," tandasnya.
Kiai Said jadi Bos KAI
Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Hal ini dibenarkan oleh Komisaris Independen KAI Riza Primadi.
Baca Juga: Said Aqil jadi Bos PT KAI, PDIP: Kiai yang Paham Transportasi Publik
"Betul," kata Riza saat dikonfirmasi Suara.com lewat pesan singkat, Rabu (3/3/2021).
Said Aqil menggantikan mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal untuk mengawasi kinerja Direksi KAI.
Selain jadi Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil juga merangkap menjadi Komisaris Independen.
Riza mengatakan, terdapat lima jajaran komisaris baru yang ditunjuk oleh Erick Thohir.
Berita Terkait
-
Lampu Hijau dari Balai Kota, Reuni 212 di Monas Sudah Kantongi Izin Pramono Anung
-
FPI Cs Protes Azan Magrib Di TV Diganti Running Text Saat Misa Akbar Paus Fransiskus: Jangan Diikuti
-
Anies Merapat Ke PDIP, Tokoh 212 Sebut Cinta Lama Bersemi Kembali: Dia Awalnya Berpaham Sekuler, Makanya Sejalan
-
Ribuan Anggota DPR dan DPRD Terlibat Judi Online, PA 212: Segera Pecat atau Mengundurkan Diri!
-
Segera Gelar Ijtima Ulama, PA 212 soal Dukungan di Pilkada Jakarta: Kami Ikut Komando Imam Besar Habib Rizieq Shihab
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Sindir Ada Pihak Tak Waras Beri Informasi Sesat, Rais Syuriyah Bawa-bawa Elite NU
-
KPK Sebut Belum Terima Salinan Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Batal Bebas Besok?
-
Heboh Isu Jokowi Resmikan Bandara IMIP, PSI: Ada yang Memanipulasi Fakta
-
Arya Daru 24 Kali Check In Hotel dengan Rekan Kerja, Polisi Didesak Dalami Jejak Vara!
-
DPR Desak Kemenkes Sanksi Tegas 4 RS di Papua yang Tolak Pasien Ibu Hamil
-
Gerindra Luncurkan Layanan Informasi Partai Berbasis AI, Kemenakan Prabowo Singgung Transparansi
-
Buntut Surat Edaran, PBNU Akan Gelar Rapat Pleno Tentukan Nasib Gus Yahya
-
Geger Kematian Ibu Hamil di Papua, Pimpinan DPR Sebut Negara Lalai: No Viral No Justice
-
Profil dan Rekam Jejak Suryo Utomo: Eks Dirjen Diperiksa Kejagung Buntut Kasus Korupsi Pajak
-
Analis Beberkan Peluang PKS-Demokrat Berkoalisi di 2029, Mau Usung Prabowo Lagi?