Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) soal investasi saham minuman keras (miras). Saat itu, banyak pihak yang mengungkit kembali kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta.
Kekinian Perpres itu sudah resmi dibatalkan oleh Presiden Jokowi.
Saat ditanya, Gubernur Anies Baswedan enggan berkomentar tentang hal ini. Ia tak mau menjawab sepatah katapun kepada awak media.
Pertanyaan ini dilontarkan wartawan di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/3/2021). Saat itu Anies baru saja selesai menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
Usai keduanya bertemu, Anies dan Erick sempat menjelaskan soal apa saja yang mereka bicarakan. Anies kemudian mengantarkan Erick menuju ke mobilnya.
Setelah itu barulah awak media bertanya soal penjualan saham di PT Delta Djakarta. Namun Anies hanya diam saja sambil mengangkat tangan kirinya seraya mengacungkan jempolnya ke arah awak media.
Sambil berjalan pihak keamanan juga membukakan jalan untuk Anies agar bisa masuk kantornya. Tak berselang lama, pintu ditutup dan awak media tak mendapatkan jawaban apapun.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tak terima dengan rencana Gubernur Anies Baswedan yang ingin menjual saham produsen bir bintang, PT Delta. Ia mempertanyakan kesalahan dari perusahaan itu sehingga harus dilepas Pemprov DKI.
Menurut Prasetio, seharusnya pelepasan perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh Pemprov dilakukan ketika memang ada masalah. Namun ia menilai sejauh ini PT Delta tidak memiliki masalah dalam operasionalnya.
Baca Juga: Survei: Tingkat Kepuasan Publik Pada Anies Rendah, Apa Sebabnya?
"Salahnya apa? Kalau ada kebijakan eksekutif kayak gitu, mana BUMD yang nggak mampu itu cabut. Ini gak masalah," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Politisi PDIP ini mengatakan selama ini PT Delta pun tak pernah menerima uang hibah dari Pemprov DKI. Bahkan produsen bir itu memberikan pendapatan tambahan kepada ibu kota.
Tak hanya itu, Prasetio juga menyebut PT Delta sengaja dibuat demi mengendalikan peredaran minuman keras di Jakarta. Masyarakat bisa lebih teratur dalam konsumsi miras.
"Itu istilahnya diberi pemerintah pusat untuk mengelola, terus berjalan lalu menguntungkan buat kita. Kenapa kok ada PT Delta? Itu kan ada persoalan di bir bintang pada saat itu. Zaman pak Ali (mantan Gubernur Jakarta)," jelasnya.
Karena itu, menurutnya persoalan kepemilikan saham PT Delta ini bukan hanya soal haram atau tidaknya. Jika memang perlu dilepas sahamnya, maka harus ada alasan rasional yang berkaitan dengan keuntungan bagi Pemprov DKI.
"Kan gak ada salahnya. Kita tidak pernah menyuntikkan dana ke PT Delta. Ini ada apa? Ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta?" pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
- Deretan Mobil Bekas 80 Jutaan Punya Mesin Awet dan Bandel untuk Pemakaian Lama
- Jadwal M7 Mobile Legends Knockout Terbaru: AE di Upper, ONIC Cuma Punya 1 Nyawa
Pilihan
-
Ekonomi Tak Jelas, Gaji Rendah, Warga Jogja Berjuang untuk Hidup
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
Terkini
-
Pengendara Mobil Tewas di Mobil Saat Terjebak Macet Banjir Jelambar, Polisi: Diduga Sakit
-
Basarnas: Enam Korban Kecelakaan ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung Masih Dievakuasi
-
Jakarta Dikepung Banjir, Anggota DPR Curhat Mati Listrik: Pak Bahlil, Tolong PLN-nya!
-
Tragedi Macet Horor Banjir Jelambar, Pengemudi Mobil Tewas di Dalam Kendaraan
-
Transjakarta Pangkas Sejumlah Rute Imbas Banjir, Cek Daftar Jalur Terdampak
-
Jalan DI Panjaitan Cawang Masih Banjir, Macet Mengular Akibat Penyempitan Jalur
-
Giliran Pengusaha Ritel Menjerit Hadapi Ketatnya Aturan KTR di Jakarta
-
Pastikan Penanganan Darurat Berjalan Cepat, Kasatgas Tito Karnavian Tinjau Pengungsi di Aceh Utara
-
KPK Dalami Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Mutasi Jabatan, Sekda Endin Samsudin Diperiksa
-
Kasatgas Tito Karnavian Apresiasi Pembangunan Huntara bagi Warga Terdampak di Aceh Utara