Suara.com - Bekas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengonfirmasi sejumlah tokoh akan menyelenggarakan kongres luar biasa di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
"InsyaAllah digelar besok. Iya betul (di Deli Serdang)," kata Max Sopacua kepada Suara.com, Kamis (4/3/2021).
Max Sopacua juga akan datang ke kongres tersebut.
"Ya semualah yang berkepentingan akan datang semua. Termasuk pemilik suara," kata dia.
Dalam KLB nanti, nama Kepala Staf Presiden, Moeldoko, akan diusulkan menjadi ketua umum Partai Demokrat untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Calon ketua umum kan semua orang sudah tahu, Pak Moeldoko," kata dia.
Akan tetapi, Max Sopacua tidak bisa memastikan apakah Moeldoko saat ini sudah berada di Deliserdang atau belum.
"Saya belum ketemu beliau karena saya masih ini. Ya mungkin beliau punya jalur sendiri. Tidak semuanya kami tahu semuanya masing-masing punya bidang sendiri-sendiri gitu," kata dia.
Persoalan di Partai Demokrat sudah terbaca semenjak AHY menyelenggarakan konferensi pers beberapa pekan lalu dan dia mengungkapkan adanya upaya pengambilalihan kursi ketua umum.
Baca Juga: Akun Twitter Diretas, Andi Arief Tuding 'Kakak Pembina'
Demokrat Sumatera Utara menolak KLB
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Herri Zulkarnain menolak KLB dan dia menyebutnya ilegal. Dia meminta polisi untuk bertindak.
"Kami minta kepada Polrestabes Medan karena ini KLB ilegal, dengan keras kami minta supaya dibubarkan besok (Jumat, 5 Maret 2021)," kata Herri ketika mengadukan acara KLB ke Polrestabes Medan, Kamis malam.
"Kita memberikan surat pemberitahuan kepada Polrestabes untuk menolak KLB ilegal Partai Demokrat."
Menyikapi perkembangan terakhir ini, Herri mengatakan akan menyelenggarakan apel siaga pada Jumat besok jam 10.00 WIB dengan mengundang 33 ketua dewan pimpinan cabang maupun pengurus. "Apel siaga di kantor DPD Partai Demokrat Jalan Gatot Subroto," kata Herri.
Dalam laporan Antara disebutkan, jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan KLB di Deli Serdang.
“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata Herri.
Berita Terkait
-
Mendedah Alasan Demokrat Putar Haluan Buka Pintu Pilkada Lewat DPRD
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo
-
Dede Yusuf Jelaskan Makna 'Matahari Satu' SBY: Demokrat Satu Komando di Bawah AHY
-
SBY: Matahari di Partai Demokrat Hanya Satu, Mas AHY
-
Demokrat Murka SBY Dituduh Dalang Ijazah Palsu Jokowi, Akun TikTok Diberi 3 Hari untuk Minta Maaf
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
Terkini
-
Jaksa Agung Ungkap Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp300,86 Triliun Sepanjang 2025
-
Wakil Kepala BGN Bantah Anggaran MBG dari Potongan Dana Pendidikan: Saya Sudah Tanya Menkeu
-
Jaksa Agung Peringatkan Penegakan Hukum Bisa Lumpuh, Usulkan Tambahan Anggaran Rp7,49 Triliun
-
Lewat Sistem Digital, Presiden Prabowo Awasi Kinerja Kemenkum dari Satu Layar
-
Daftar Perjalanan Kereta Api Batal Hari Ini, Cek Cara Refund Tiket 100 Persen
-
BGN Klaim Kejadian Gangguan Pencernaan MBG Turun Signifikan Seiring Penambahan SPPG
-
Anti-Tersesat! 6 Fakta Gelang RFID, Syarat Wajib Baru Mendaki Gunung Gede Pangrango
-
Kepala BGN: Anak Hasil Pernikahan Siri dan Putus Sekolah Wajib Dapat MBG
-
Terjaring OTT, Wali Kota Madiun Diduga Terima Suap Berkamuflase Dana CSR
-
Bukan Cuma Bupati Pati Sudewo, KPK Juga Tangkap Camat dan Kepala Desa