Moeldoko tiba di lokasi diselenggarakannya KLB Partai Demokrat, pada Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 21.30 WIB. Kehadirannya disambut sejumlah politikus dan kader yang ada di lokasi.
Moeldoko hadir untuk memberikan pidato politik pertamanya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
Moeldoko mengapresiasi terselenggaranya KLB dengan semangat demokrasi dan cita-cita luhur, mewujudkan kejayaan Partai Demokrat. Meski pun ada perbedaan pilihan namun tetap dalam satu kekuatan.
"Saya sangat menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dalam KLB ini," ungkapnya.
"Inilah sebuah demokrasi. Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara sekalian untuk memilih saya. Saya tida punya kekuatan untuk itu. Tapi semua lahir dari sebuah keyakinan, karena Alhamdulillah ini adalah sebuah kekuatan," cetusnya.
Permintaan AHY Kepada Jokowi dan Yasonna Usai KLB Pilih Moeldoko
Pemerintah diminta menolak hasil kongres luar biasa Partai Demokrat versi Deli Serdang, Sumatara Utara, yang menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum. KLB tersebut dinilai ilegal.
"Saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Jumat (5/3/2021).
"Saya meminta negara dan aparatur pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat."
Baca Juga: Pemerintah Tak Campuri Masalah Partai Demokrat, Ini Penjelasan Mahfud MD
AHY menyatakan Partai Demokrat akan menempuh jalur konstitusional untuk menyikapi perkembangan politk terbaru hari ini.
"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan melaporkan panitia dan siapapun yang tadi terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," kata AHY.
Berita Terkait
-
Demokrat Tegaskan SBY Difitnah, Ancam Penjarakan Akun TikTok Penyebar Isu Ijazah Jokowi
-
Demokrat Murka SBY Dituduh Dalang Ijazah Palsu Jokowi, Akun TikTok Diberi 3 Hari untuk Minta Maaf
-
Dilema PDIP dan Demokrat: Antara Tolak Pilkada Lewat DPRD atau Tergilas Blok Besar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
Ikrar Nusa Bakti Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
-
Roy Suryo Siapkan Gibran Black Paper, Soroti Riwayat Pendidikan hingga Legalitas Ijazah Wapres
-
KPK soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Tekan Biaya Politik, Cegah Korupsi
-
Tabrak Lari di Tambora Tewaskan Dua Orang, Mobil Pelaku Ringsek Ditabrak Kereta
-
Pesepeda Luka Kepala Ditabrak Mobil Listrik di Jalan Sudirman
-
Puncak Musim Hujan, BMKG Minta Warga DIY Waspadai Banjir dan Longsor
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
-
Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan, Kemen PPPA Pastikan Hak dan Pendidikan Anak Tetap Terpenuhi
-
Reklamasi Terintegrasi, Wujud Komitmen Praktik Pertambangan yang Bertanggung Jawab