Dilema PDIP dan Demokrat: Antara Tolak Pilkada Lewat DPRD atau Tergilas Blok Besar

Suara.com - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai ada upaya penataan ulang peta kekuasaan di daerah menyusul wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Terlebih setelah Gerindra, bersama Partai Golkar, PKB, dan PAN menyatakan dukungan terhadap wacana tersebut. Arifki menilai dukungan tersebut bukan hanya soal perubahan sistem pemilu.

Arifki mengatakan skema pilkada melalui DPRD secara struktural menguntungkan partai besar yang memiliki kursi dan jaringan fraksi kuat. Tetapi bagi partai kecil, skema tersebur merugikan. Sebab partai-partai kecil selama ini mengandalkan popularitas figur dan dukungan langsung pemilih.

“Dalam pilkada langsung, partai kecil masih punya ruang lewat figur kuat atau koalisi cair. Kalau lewat DPRD, ruang itu menyempit drastis. Politiknya menjadi eksklusif,” kata Arifki dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Arifki melihat dorongan terhadap wacana pilkada lewat DPRD menempatkan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat di posisi yang tidak ringan.

Menurutnya, PDIP dan Partai Demokrat berisiko berhadapan dengan blok besar yang sudah lebih dulu mengunci arah pembahasan.

Mencegah hal itu terjadi, PDIP dan Partai Demokrat perlu membangun poros baru. Arifki berujar PDIP dan Demokrat harus membyat poros baru bersama NasDem, PKS, dan partai kecil lain jika ingin punya taring dalam pembahasan RUU pemilu di tahun 2026. 

Meski demikian, Pilkada lewat DPRD berpotensi lolos. Hak itu didasarkan terhadap sikap PDIP dan Demokrat yang terkesan angin-anginan, kendati menolak.

Menurut Arifki, Demokrat yang kini berada di koalisi pemerintah, tentu akan dinilai punya narasi yang berbeda jika kencang menolak wacana pilkada lewat DPRD. 

Baca Juga: Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti

Begitu halnya dengan PDIP. Arifki berujar sikap PDIP sebagai pendukung pemerintahan Prabowo di luar kabinet masih terkesan ambigu. 

"PDIP dan Demokrat juga tak punya resistensi yang kuat soal penolakan Pilkada lewat DPRD. Apalagi dalam membentuk sekutu baru, antara PDI-P dan Demokrat masih terkesan jalan sendiri-sendiri," kata Arifki. 

Arifki mengatakan bila pilkada lewat DPRD diterapkan maka kompetisi politik akan bergeser dari arena publik ke ruang tertutup parlemen. Ia beruhar yang paling terdampak bukan hanya calon independen, tetapi juga partai kecil yang kehilangan daya tawar. 

Wacana pilkada lewat DPRD memperlihatkan wajah politik yang semakin elitis. Penentuan kepala daerah bakal selesai di level pimpinan pusat partai. 

"Untuk menempatkan kader partai yang menjadi kepala daerah maka sesama partai melakukan barter daerah untuk mendapatkan kesepakatan. Dalam konfigurasi seperti ini, partai kecil dan yang tidak punya poros akan menjadi korban pertama,” kata Arifki.