Suara.com - DPP Partai Demokrat mengapresiasi langkah eks Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo yang menolak tawaran saat diajak mengkudeta partai berlambang Mercy. Sebab, Gatot sebelumnya mengaku sempat mendapat tawaran menjadi Ketum Demokrat.
Namun, diungkapkan Gatot tawaran mengambil alih posisi Agus Harimurti Yudhyono secara paksa itu harus ia tolak. Menurut Gatot, merebut kekuasaan Partai Demokrat dengaan cara paksa atau kudeta hanya menunjukan tidak adanya etika politik dan moral.
"Kami mengapresiasi sikap Gatot Nurmantyo yang menempatkan etika dan moral sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Ini wujud sifat ksatria yang patut diteladani," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada Suara.com, Senin (8/3/2021).
Menurut Kamhar, sikap Gatot justru bertolak belakang dengan eks Panglima TNI lainnya, Jenderal (Purn) Moeldoko. Moeldoko yang kini menjabat Kepala Stat Presiden dengan berani melakukan kudeta melalui kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara. KLB yang kemudian diklaim Partai Demokrat kubu AHY sebagai KLB abal-abal.
Kamhar mengatakan Moeldoko telah menghalalkan segala cara demi merebut kekuasaan.
"Bertolak belakang dengan Moeldoko, ketum abal-abal yang menghalalkan segara cara untuk pemenuhan syahwat politiknya. Padahal elemen penting dalam kepemimpinan adalah etika, moral dan keteladanan," kata Kamhar.
Diajak jadi Ketum
Pengakuan mencengangkan disampaikan Gatot Nurmantyo setelah ribut-ribut soal kudeta Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang oleh sejumlah elite partai.
Gatot, mengaku pernah ditawari 'proyek besar' yang ternyata adalah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat namun dengan cara KLB. Tawaran itu, kata Gatot, langsung ditolak sebab dianggap tidak lazim.
Baca Juga: Kubu AHY dan Moeldoko Adu Legalitas Demokrat ke Kemenkumham
Gatot mengungkapkan hal itu lewat Channel Youtube Bang Arief. Ia bahkan memperkirakan ada tokoh-tokoh besar lain yang diduga mendapatkan tawaran serupa seperti Gatot dan lainnya. Namun Gatot tidak mengungkap siapa saja yang mendapatkan tawaran serupa.
Atas tawaran tersebut, Gatot menjelaskan jika tawaran tersebut tentu akan menjadi daya tarik bagi siapapun yang mendapatkannya. Menurutnya, Siapa yang tidak mau menjadi Ketum Demokrat? Namun, ada etikanya bukan dengan cara tersebut.
"Saya bilang terima kasih, tetapi moral dan etika saya tidak bisa menerima dengan cara seperti itu. Akhirnya…. Saya bilang sudahlah, tidak usah bicara itu lagi," katanya dalam wawancaranya melalui kanal Youtube, dikutip dari hops.id, jejaring media suara.com.
Adanya proyek kudeta Demokrat sendiri merupakan kondisi politik nasional yang benar adanya, semuanya berubah dengan menjalankan cara-cara yang tidak sesuai etika hanya demi kekuasaan.
"Masalah politik….. Contohnya yang sekarang inilah, Demokrat mau diambil… Jadi ngapain kita cape-cape bikin partai, iya kan. Kita tunggu sajalah, nanti kita rebut dengan cara seperti ini. Ya, sekarang-sekarang ini. Ini kan politik yang tidak sehat seperti ini. Kemudian saya katakan, politik kita sudah menyimpang dari Pancasila," kata Gatot.
Pancasila yang dimaksud Gatot yakni sila Keempat, dimana politik di tanah air sudah tidak lagi menjunjung kata Musyawarah. Sehingga keputusan yang diambil berdasarkan voting sehingga bisa saja menimbulkan adanya money politik.
Berita Terkait
-
AHY Ungkap Fakta di Balik Momen Jabat Tangan dengan Moeldoko
-
AHY Masuk Istana, Elite Demokrat Warning Moeldoko: Tetap Lawan Jika Tidak Lakukan Hal Ini
-
Gelar Pidato Politik, AHY Tawarkan 14 Agenda Perubahan dan Perbaikan
-
Disebut Gak Ngerti Jadi Negarawan gegara Cawe-cawe Urusan Pilpres 2024, Demokrat Minta Jokowi Belajar dari SBY
-
Momen Langka SBY - Megawati Satu Meja, Demokrat: Kerenggangan Keduanya Bagian Masa Lalu
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
Airlangga Girang, Modal Asing Mulai 'Mudik' ke Saham RI
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
Terkini
-
Epstein Files Singgung Bill Gates dan 'Proyek Pandemi' Sebelum Wabah COVID-19
-
Akademisi Beri Peringatan Keras: Indonesia Belum Siap E-Voting, Ancaman Kejahatan Siber Mengintai!
-
Menlu Ikut Hadir di Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam, Beri Penjelasan RI Gabung BoP
-
Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
-
Pakar Hukum Pidana Nilai Kotak Pandora Kasus-kasus Korupsi Bakal Terbuka Jika Riza Chalid Tertangkap
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Ulang Paulus Tannos, Buronan e-KTP yang Nekat Ganti Identitas
-
Indonesia Jadi Penjual Rokok Terbanyak ASEAN, Dokter Paru Ingatkan Dampak Serius Bagi Kesehatan
-
Polda Metro Jaya Klarifikasi Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Mens Rea Jumat Ini