Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan penetapan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa di Deli Serdang bukan urusan pemerintah dan Presiden Joko Widodo tidak perlu meresponsnya.
"Ini bukan urusan pemerintahan, Presiden itu kepala pemerintahan. Jangan ikut-ikut pikiran yang tidak masuk akal itu," ujar Ngabalin kepada wartawan, Senin (8/3/2021).
Pernyataan Ngabalin untuk menanggapi pertanyaan sejumlah kalangan mengenai sikap Presiden Jokowi yang dianggap diam saja ketika Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan dipilih menjadi ketua umum Partai Demokrat -- peristiwa yang membuat Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono berang.
"Siapa yang bilang Presiden diam Presiden mendukung. Apakah semua masalah harus ditanggapi Presiden," tutur Ngabalin.
Ngabalin menegaskan, "Urusannya urusan politik, urusan ketidakbecusan orang mengurus partai, ketidabecusan orang lemahnya manajemen, lemahnya leadership."
Menurut dia, masalah tersebut seharusnya tidak dikait-kaitkan dengan Jokowi.
"Kenapa orang yang dibawa-bawa, kenapa orang yang dituduh-tuduh gimana sih logikanya. Jadi orang itu yang normal sehat berpikir supaya orang lain itu tidak jadi korban. Masa Pak Moeldoko yang punya sikap pribadi, yang jadi korban Presiden," kata dia.
"Orang ndak boleh memang berpendirian seperti Pak Moeldoko. Dia punya hak politik, apa urusannya Demokrat dengan Presiden. Apa urusannya sikap Pak Moeldoko, dengan Jokowi."
SBY menyesal
Baca Juga: Debat Kisruh Demokrat, Andi Mallarangeng: Boleh Gak Tanya Pada Presiden?
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa bersalah karena pernah memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Moeldoko ketika dirinya sebagai Presiden keenam RI.
"Hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara kita, memang banyak yang tercengang dan tidak percaya bahwa KSP Moeldoko bersengkongkol, tega, dan dengan darah dingin melakukan kudeta," kata SBY dalam konferensi pers di Puri Cikeas, Jumat (5/3) malam.
SBY kecewa dengan tindakan Moeldoko yang dinilainya tidak kesatria karena telah bersekongkol dengan internal Demokrat melakukan kudeta atas kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Menurut dia, perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji tersebut jauh dari sikap kesatria dan nilai moral, serta mendatangkan rasa malu bagi seorang yang pernah aktif sebagai prajurit TNI.
"Termasuk rasa malu dan bersalah saya yang dahulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya (Moeldoko). Saya mohon ampun kepada Allah Swt. atas kesalahan saya itu," ujarnya.
SBY mengatakan bahwa KLB ilegal tersebut telah menobatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat yang merupakan pejabat pemerintahan aktif dan berada di dalam lingkaran lembaga Kepresidenan serta bukan kader Demokrat.
Berita Terkait
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
Profil Damai Hari Lubis: Dulu Garang Tuding Ijazah Palsu, Kini 'Luluh' di Depan Jokowi?
-
Dua Tersangka Hoax Ijazah Palsu Temui Jokowi di Solo, Sinyal Kasus Akan Berakhir Damai?
-
Diserang Balik Isu Ijazah Palsu, Roy Suryo Laporkan 7 Pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya!
-
Dokter Tifa: Foto Muda Jokowi Cuma Mirip 1 Persen, 99 Persen Itu Orang Berbeda
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar