Suara.com - Pengamat politik Prof Salim Haji Said atau kerap dipanggil Salim Said mengomentari polemik yang tengah menimpa Partai Demokrat.
Dia mengaku menghubungi sejumlah orang untuk mencari jawaban tentang aksi KLB Demokrat Moeldoko.
Salim Said mengatakan, ada beberapa orang yang kesal Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) naik menjadi Ketua Umum Partai Demokrat karena terkesan dipaksakan.
Hal itu diungkapkan oleh Salim Said dalam tayangan video saluran YouTube Karni Ilyas Club yang disiarkan pada Kamis (12/3/2021).
Salim Said mengawali penuturannya dengan menyinggung eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang mengaku sempat ditawari kudeta Demokrat.
Pengamat politik tersebut menduga, Gatot Nurmantyo memang diberi tawaran tetapi tidak mau sehingga didapatkanlah Moeldoko.
"Keterangan Gatot Nurmantyo itu mengatakan dia yang dihubungi untuk kasarnya kudeta. Jadi Gatot nolak alasan moral. Alasannya bagus, kemudian ternyata muncul Moeldoko," kata Salim Said seperti dikutip Suara.com.
"Dugaan saya yang mula-mula didekati Gatot lalu mencari figur lain dapat Moeldoko. Kenapa terjadi? Ini kayak orang ramai mencari tokoh," sambungnya.
Sebagai seorang pengamat politik, Saim Salid mengaku sudah menghubungi berbagai pihak terkait kisruhnya Partai Demokrat.
Baca Juga: Kubu AHY Gugat 10 Orang Pengurus KLB Demokrat ke Pengadilan
Ketika menghubungi orang-orang, dia mengatakan banyak yang menganggap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kudeta terlebih dahulu.
"Saya selidiki, saya hubungi orang-orang, jawaban mereka yang melakukan kudeta pertama SBY terhadap orang demokrat dan menjadikan anak ketua partai. Menurut orang-orang yang bikin KLB, caranya dibikin agar tidak terjadi kontroversi," kata dia.
Tidak hanya menemukan anggapan SBY melakukan Kudeta, Salim Said juga mengatakan ada beberapa pihak yang tidak suka AHY naik jadi ketua umum Partai Demokrat.
Salim Said menyinggung soal pangkat AHY yang belum setingkat jenderal tetapi sudah dipaksakan untuk menduduki posisi itu. Meski begitu, dia tidak menyebutkan namanya.
"Kalau kita tahu sejarah, ini tidak istimewa, anak ketua partai, pendiri partai kalau disebut ya karena banyak orang bilang SBY bukan pendiri partai. Biar mereka debat," ujarnya.
"Tidak pernah menduga anak yang masih muda, tentara mayor, jadi ketum partai. Masalahnya (AHY) pangkatnya mayor ketika partai lain semua jenderal. Itu faktor diperhitungkan orang ini, mengapa kesal kok dipaksakan AHY menjadi ketua," kata Salim.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre