Suara.com - Pengamat politik Prof Salim Haji Said atau kerap dipanggil Salim Said mengomentari polemik yang tengah menimpa Partai Demokrat.
Dia mengaku menghubungi sejumlah orang untuk mencari jawaban tentang aksi KLB Demokrat Moeldoko.
Salim Said mengatakan, ada beberapa orang yang kesal Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) naik menjadi Ketua Umum Partai Demokrat karena terkesan dipaksakan.
Hal itu diungkapkan oleh Salim Said dalam tayangan video saluran YouTube Karni Ilyas Club yang disiarkan pada Kamis (12/3/2021).
Salim Said mengawali penuturannya dengan menyinggung eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang mengaku sempat ditawari kudeta Demokrat.
Pengamat politik tersebut menduga, Gatot Nurmantyo memang diberi tawaran tetapi tidak mau sehingga didapatkanlah Moeldoko.
"Keterangan Gatot Nurmantyo itu mengatakan dia yang dihubungi untuk kasarnya kudeta. Jadi Gatot nolak alasan moral. Alasannya bagus, kemudian ternyata muncul Moeldoko," kata Salim Said seperti dikutip Suara.com.
"Dugaan saya yang mula-mula didekati Gatot lalu mencari figur lain dapat Moeldoko. Kenapa terjadi? Ini kayak orang ramai mencari tokoh," sambungnya.
Sebagai seorang pengamat politik, Saim Salid mengaku sudah menghubungi berbagai pihak terkait kisruhnya Partai Demokrat.
Baca Juga: Kubu AHY Gugat 10 Orang Pengurus KLB Demokrat ke Pengadilan
Ketika menghubungi orang-orang, dia mengatakan banyak yang menganggap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kudeta terlebih dahulu.
"Saya selidiki, saya hubungi orang-orang, jawaban mereka yang melakukan kudeta pertama SBY terhadap orang demokrat dan menjadikan anak ketua partai. Menurut orang-orang yang bikin KLB, caranya dibikin agar tidak terjadi kontroversi," kata dia.
Tidak hanya menemukan anggapan SBY melakukan Kudeta, Salim Said juga mengatakan ada beberapa pihak yang tidak suka AHY naik jadi ketua umum Partai Demokrat.
Salim Said menyinggung soal pangkat AHY yang belum setingkat jenderal tetapi sudah dipaksakan untuk menduduki posisi itu. Meski begitu, dia tidak menyebutkan namanya.
"Kalau kita tahu sejarah, ini tidak istimewa, anak ketua partai, pendiri partai kalau disebut ya karena banyak orang bilang SBY bukan pendiri partai. Biar mereka debat," ujarnya.
"Tidak pernah menduga anak yang masih muda, tentara mayor, jadi ketum partai. Masalahnya (AHY) pangkatnya mayor ketika partai lain semua jenderal. Itu faktor diperhitungkan orang ini, mengapa kesal kok dipaksakan AHY menjadi ketua," kata Salim.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak