Soal Kemelut Demokrat, Munarman: Ujian Konstitusionalisme vs Kekuaasan

Suara.com - Kemelut Partai Demokrat menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman.

Meski tidak terlibat di dalamnya, tapi ia merasa gerah dengan kisruh yang terjadi pada partai berlambang mercy tersebut.

Munarman memandang kelanjutan kisruh Demokrat malah semakin lucu. Apalagi ia menganggap kalau permasalahan partai itu menjadi bagian dari kehidupan negara yang semakin tidak jelas.

"Gonjang-ganjing Partai Demokrat ini makin lucu, ya. Saya mau kasih komentar publik karena makin hari makin enggak jelas kehidupan di negara ini," kata Munarman kepada Suara.com, Sabtu (13/3/2021).

Secara singkat, ia hanya berpendapat kalau kisruh Demokrat memperlihatkan adu kekuatan antara kekuatan hukum dan kekuasaan.

"Gonjang-ganjing PD akan menjadi ujian bagi konstitusionalisme versus kekuasaan, negara hukum versus negara kekuasaan, rule of law versus rule of power," tuturnya.

Panasnya kisruh Demokrat bermula ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap adanya upaya kudeta terhadap partainya.

SBY mendapatkan informasi kalau kader dan mantan kader Demokrat bersatu dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

GPK PD disebutnya melakukan upaya adu domba dan menghasut antara pimpinan DPP dengan Ketua DPD dan DPC.

Baca Juga: Tidak Sesuai SOP, Laporan Pengacara Kubu Moeldoko Tak Diterima Polda Metro

Tidak lama berselang, isu kudeta pun meluas sampai menyangkut pihak eksternal. Nama Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko berhembus tipis sebagai bagian dari upaya kudeta pada saat itu.

Kian memanas, secara mengejutkan Demokrat resmi memecat tujuh kadernya yang dianggap telah terbukti menjadi dalang percobaan melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Ketujuh orang itu adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya dan Marzuki Alie.

Tidak tinggal diam, ketujuh orang tersebut lantas muncul di publik dan menyatakan kekecewaannya.

Selain kecewa dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dianggap tidak mampu meningkatkan elektabilitas, mereka juga menolak adanya politik dinasti di dalam tubuh partai.

Puncaknya, mereka menggelar Konferensi Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara untuk mengusung ketua umum yang baru. Moeldoko pun terpilih sebagai Ketum Demokrat versi KLB Sumut.