Suara.com - DPP Partai Demokrat ikut menanggapi soal bergulirnya isu peluang masa jabatan Presiden bisa tiga periode. Isu itu kali pertama dihembuskan eks Ketua MPR RI, Amien Rais.
Terkait hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengaku jika wacana masa jabatan presiden tiga periode itu juga pernah mengemuka saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Presiden. Namun, Kamhar mengaku jika saat itu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu tak tergoda untuk kembali menjabat sebagai Presiden.
Diketahui, SBY sempat dua periode menjabat Presiden RI, yakni sejak sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014.
"Kekuasaan itu cenderung menggoda, karenanya dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dalam menjalankan dan memposisikan kekuasaan agar terhindar dari jebakan kekuasaan," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (15/3/2021).
Dia juga menganggap tak ada urgensi UUD 1945 diamandemen terutama pasal yang mengatur masa jabatan presiden. Ia mengatakan, tak ada prestasi menonjol sebagai alasan masa jabatan presiden ditambah.
"Kami berpandangan tak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD ‘45, apalagi jika hanya untuk merubah batas masa jabatan presiden," kata Kamhar.
Kamhar dan pihaknya melihat tak ada alasan objektif yang bisa dijadikan pertimbangan memperpanjang masa jabatan presiden. Pasalnya, kata dia, kinerja pemerintah saat ini dirasa biasa saja.
"Baik itu di bidang ekonomi, politik dan hukum sebagai dispensasi. Biasa saja, malah di bidang politik dan hukum ada beberapa indikator yang mengalami penurunan," ungkapnya.
Isu Jabatan Presiden 3 Periode
Baca Juga: Klaim Tak Mau jadi Apa-apa, Ini Permintaan Amien Rais Jika Ajal Menjemput
Eks Ketua MPR RI Amien Rais menyoroti demokrasi Indonesia yang menurutnya merosot drastis sampai kini ada kesan berubah menjadi oligarki.
Amien Rais mengatakan, hal itu membuat orang-orang prihatin karena telah menguntungkan kelompok elit politik saja.
Hal itu disampaikan oleh Amien Rais dalam sebuah tayangan yang disiarkan lewat akun YouTube miliknya.
"Sejak memproklamasikan kemerdekaan, demokrasi yang ingin kita tegakkan dari waktu ke waktu bukan menguat malah merosot makin buruk. Bahkan sekarang mungkin kita tidak bisa bicara demokrasi dengan bangga," kata Amien Rais dikutip Minggu (14/3/2021).
"Tapi kita sadar demokrasi kita sudah menjadi oligarki yang tidak menguntungkan banyak orang, tapi meguntungkan kelompok elit yang bikin kita prihatin," sambungnya.
Melanjutkan hal itu, Amien Rais mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha pemerintahan Jokowi menguasai seluruh lembaga tinggi negara. Hal itu menurutnya sangat berbahaya.
Berita Terkait
-
SBY dan Hoax Ijazah Jokowi, Manuver Demokrat di Pusaran Politik Digital
-
Perang Lawan Hoax SBY: Demokrat Polisikan 4 Akun YouTube dan TikTok, Ini Daftarnya
-
Akhirnya! Demokrat Polisikan Akun Medsos Penuding SBY Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Satu Akun Tumbang Minta Maaf, Andi Arief Tagih Pelaku Fitnah SBY Lain: Kami Tunggu
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional