Suara.com - Polri belum menentukan jumlah personel yang akan diterjunkan untuk mengamankan sidang lanjutan Habib Rizieq Shihab di Pangadilan Negeri Jakarta Timur, pada Jumat (19/3/2021) lusa. Mereka mengklaim masih menunggu informasi dari jajaran intelejen.
Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa jumlah personel pengamanan yang akan diterjunkan nantinya juga akan menyesuaikan kekuatan massa simpatisan Habib Rizieq yang hadir. Tujuannya, untuk menertibkan agar tidak terjadi kerumunan.
"Kami nanti melalui perkiraan-perkiraan intelijen akan melakukan pengamanan menyesuaikan dengan kondisi kerumunan itu sejauh mana. Sedapat mungkin kami akan menghindari jumlah kerumunan," kata Ramadhan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Rabu (17/3/2021).
Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya telah menggelar sidang perdana Habib Rizieq pada Selasa (16/3) kemarin.
Sejumlah massa simpatisan Habib Rizieq sempat berdatangan namun di larang masuk area gedung pengadilan. Selanjutnya mereka berkerumun di depan gerbang pengadilan menunggu hingga persidangan selesai.
Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan itu sendiri akhirnya ditunda. Alasannya, lantaran Habib Rizieq dan tim kuasa hukum meninggalkan persidangan lantaran menolak sidang digelar secara virtual.
"Maaf majelis hakim kalau mau dipaksakan sidang online saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang," ujar Habib Rizieq.
Ricuh
Kericuhan pun terjadi. Tim kuasa hukum Habib Rizieq yang hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berteriak-teriak ke arah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim. Mereka kecewa lantaran persidangan diputuskan tetap digelar secara virtual.
Baca Juga: Janjian Lewat WAG, 31 ABG Asal Tangerang Berkerumun Datangi Sidang Rizieq
"Tidak ada sidang pakai kamera sama kursi sama tembok," teriak Munarman salah satu kuasa hukum Habib Rizieq.
Selain Munarman, kuasa hukum Habib Rizieq lainnya yakni Djudju Purwantoro pun turut bereaksi. Dia menilai Jaksa tidak bisa seenaknya bersikap kepada kliennya.
"Ini negara hukum, negara hukum, bukan negara rezim!" timpal Djudju sambil menunjuk ke arah Jaksa.
Berita Terkait
-
Bantah Jadi Pembisik Prabowo Soal Yaman, Dudung Beri Pesan Menohok ke Habib Rizieq: Jaga Mulut
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
-
Dasco dan Habib Rizieq Bertemu di Petamburan, Titip Pesan Ini untuk Presiden Prabowo
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Syahganda Bocorkan Amnesti Jilid 2: Prabowo Bakal Ampuni Ratusan Musuh Politik Jokowi
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Tim SAR dan K-9 Dikerahkan Bantu Pencarian Korban Gempa NTT
-
Gempa M 7,7 Guncang NTT, BNPB Minta 6 Kabupaten Segera Tetapkan Status Darurat
-
Pergeseran Tragedi dalam Novel Mary Shelley dan Film Frankenstein (2025)
-
1.725 Paket Sembako Disiapkan untuk Masyarakat Terdampak Bencana di NTT
-
9 Rekomendasi Facial Wash untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
-
Bobby Nasution Tegur Pejabat Pematangsiantar Pakai Mobil Dinas di Hari Libur
-
5 Rekomendasi Day Cream Lokal dengan SPF untuk Melindungi Kulit Wajah
-
BRI Peduli Tanggap Bencana Gerak Cepat Bantu Warga Terdampak Gempa Bumi Flores
-
Pemprov NTT Tetapkan Status Tanggap Darurat Gempa Selama 14 Hari
-
Ambulans Udara hingga Dokter Terbang: Salah Kaprah Pemerintah Sikapi Masalah