Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, PKS menyiapkan salah satu kader untuk maju ke bursa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, namun namanya belum diumumkan.
"Kami sudah menyiapkan tokohnya. Pasti tidak akan lebih dari satu dan kita tidak akan pilih dari yang lain, kecuali dari PKS," ujar Aboe usai acara Rapat Kerja Nasional PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/3/2021).
Mekanisme pemilihan calon presiden dari PKS berbeda dengan yang digunakan partai lain -- misalnya konvensi, kata Aboe.
Sementara di PKS, kata Aboe, "Dia berjalan seperti biasa saja dulu. Kita akan mengadakan khusus di internal, pemilihan secara internal dan baru nanti akan ke publik, kita lihat nanti di penghujung-penghujung waktu."
Tolak jabatan Presiden tiga periode
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan jabatan Presiden RI tiga periode tak sesuai fitrah demokrasi, demokrasi akan semakin tak sehat dan mundur ke belakang serta menyalahi amanat konstitusi dan reformasi.
"Dua periode sudah cukup untuk Presiden. Ini adalah amanat reformasi dan Konstitusi yang harus kita jaga. Wacana jabatan Presiden tiga periode tidak sesuai dengan fitrah demokrasi. Demokrasi kita akan semakin tidak sehat dan mundur ke belakang," kata Syaikhu dalam puncak acara Rapat Kerja Nasional PKS di Hotel Bidakara, dikutip dari situs resmi PKS.
Ada tiga alasan kenapa jabatan Presiden RI tiga periode harus ditolak, kata Syaikhu.
Pertama, pembatasan jabatan Presiden dua periode untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkepanjangan seperti pada masa Orde Baru dan Orde Lama yang dapat merugikan rakyat Indonesia.
Baca Juga: Presiden PKS: Banyak Stok Capres, Presiden 3 Periode Bikin Mundur Demokrasi
Kedua, agar kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan sehat.
"Pembatasan jabatan Presiden RI dua periode juga untuk memastikan kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan secara sehat. Rakyat harus diberikan pilihan calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia. PKS meyakini banyak para pemimpin dan tokoh bangsa yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas yang baik untuk memimpin Indonesia ke depan," kata Syaikhu.
Ketiga, demi kematangan demokrasi Indonesia.
"Penolakan ini juga demi memastikan fitrah demokrasi kita semakin matang. Demokrasi yang ditopang pada sistem nilai, budaya, dan kepemimpinan kolektif, bukan disandarkan pada figuritas semata. Ini yang akan membuat demokrasi kita naik kelas menjadi demokrasi substansial," kata Syaikhu.
Berita Terkait
-
PKS Sentil Pejabat di Maulid Nabi: Gaya Hidup Mewah Bikin Rakyat Hilang Kepercayaan
-
Tunjangan Rp70 Miliar Anggota DPRD DKI: PKS Cuci Tangan, Salahkan Pusat?
-
PKS Kecam Kematian Driver Ojol Terlindas Rantis Brimob: Jangan Cukup Maaf, Tegakkan Hukum Adil!
-
Wacana Ragunan Buka Malam Hari, PKS Bilang Begini
-
Komisi VIII Gelar Raker Malam Ini, Pemerintah akan Serahkan DIM RUU PIHU, Demi Kejar Tayang?
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka