Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sudah memesan sebanyak 426 juta dosis vaksin dari sejumlah negara. Vaksin akan Indonesia secara bertahap.
Pada Juli - Agustus, vaksin akan tiba dalam jumlah banyak: 60 sampai 70 juta dosis per bulan.
"Kita sudah booking 426 juta dosis vaksin, tapi datangnya dikit-dikit. Ini datang baru awal 7 juta, naik lagi 11 juta, dikit-dikit. Baru mungkin melimpah Juli atau Agustus baru mungkin per bulan 60-70 juta," kata Jokowi.
Para kepala daerah diminta mengawal distribusi vaksin dan pelaksanaannya harus dipastikan berlangsung cepat.
Hal itu dikatakan Jokowi ketika peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
"Saya datang ke kabuputan harus tahu, ngerti betul. Target di kabupaten A berapa yang harus divaksin? Wah sebentar pak, bupati harus ngerti, oh 182 ribu pak, jangan pakai kurang lebih kurang lebih 200 ribu pak, itu nggak ngerti berarti," kata Jokowi.
"Harus bisa, berapa yang mau divaksin? 212.300 misalnya oh detail berarti ngerti, tanya kasus harian Covid berapa 'aduh sebentar tanya ke dinkes pak', aduh ini persoalan gede yang semua harus tahu."
"Program vaksinasi dikawal dengan detail, pelaksanaannya dimonitor," ujar Jokowi
Beberapa waktu yang lalu, Jokowi melakukan inspeksi ke Halmahera Utara untuk memastikan distribusi vaksin berjalan sesuai rencana.
Baca Juga: Lengah Pasca Vaksinasi, Angka Kasus COVID-19 di DIY Kembali Melonjak
Jokowi meminta daerah memprioritaskan vaksinasi kepada orang-orang yang memiliki interaksi tinggi dan mobilitas yang tinggi.
"Yang mau kita vaksin itu hampir 181,5 juta banyak sekali, tapi siapa yang diprioritaskan, siapa yang didahulukan, bapak ibu bupati harus tahu dan harus dikontrol sekarang mulai di luar tenaga kesehatan dan pelayan publik," kata dia.
"Dahulukan tempat-tempat yang interaksinya tinggi, mobilitasnya tinggi misalnya pasar, itu tempat yang interaksi dan mobilitas orang tinggi, dahulukukan.Terminal mobilitas tinggi interaksi tinggi, dahulukan."
Jokowi meminta semua pihak dapat memahami keterbatasan vaksin yang tersedia karena datangnya sedikit demi sedikit.
"Ini harus mengerti semuanya karena strategi, kenapa strategi? karena vaksinnya terbatas dan datangnya pelan-pelan," kata dia.
Berita Terkait
-
Keriput hingga Flek Hitam Jokowi dan Iriana Jadi Sorotan, Ini 7 Rekomendasi Sunscreen Usia 60-an
-
Rocky Gerung Nilai Pertemuan Prabowo-Jokowi di Kertanegara Bukan Sekedar Kangen-Kangenan, Tapi
-
Soal Jokowi Temui Prabowo Ngobrol 4 Mata, PAN Beri Respons Begini
-
Elite PSI Berdoa Agar Pihak-pihak yang Ingin Menjauhkan Prabowo dan Jokowi Berhenti dan Insyaf
-
Prabowo-Jokowi Bertemu di Kertanegara, Analis: Bisa Jadi Bahas Ijazah Gibran atau Dukungan 2 Periode
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
'Cuma Buat Nakut-nakutin', Menteri Hukum Bongkar Modus Pencatutan 'Bos Palsu' di Balik Perusahaan
-
Terseret Korupsi hingga Dioperasi Ambeien, Istri Nadiem Curhat: Anak-Anak Tiap Hari Mencari Ayahnya
-
Islah di Menit Akhir? Mardiono dan Agus Suparmanto Bersatu Pimpin PPP
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?