Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertanyakan ideologi Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko seiring pernyataan ketua umum versi kongres luar biasa (KLB) itu yang menyebut ada pertarungan ideologis di partai berlambang Mercy.
Adanya pertarungan ideologis itu pula yang menjadi alasan Moeldoko kemudian bersedia dipinang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan hasil KLB Deli Serdang.
"Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Saya ulangi, kami patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut KSP Moeldoko? Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah melalui fitnah keji yang tidak bertanggung jawab? Tolong dijawab," kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (29/3/2021).
AHY sendiri menegaskan bahwa ideologi Partai Demokrat ialah Pancasila, semenrara asas mereka yakni nasionalis religius.
Dia kemudian bertanya lagi kepada Moeldoko, pertentangan ideologi apa yang dimaksud Moeldoko lewat pernyataannya beberapa waktu lalu.
"Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan. KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini agar tidak menyulut kemarahan kader. Dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar," kata AHY.
Alasan Moeldoko Ambil Alih Demokrat
Sebelumnya, Moeldoko menyampaikan keputusannya menerima pinangan jadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB melalui pertemuan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021, merupakan upaya menyelamatkan partai dan bangsa.
“Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan bangsa dan negara,” kata Moeldoko sebagaimana dikutip dari rekaman video yang ia bagikan lewat akun Instagram pribadinya @dr_moeldoko, yang dipantau di Jakarta, Minggu (28/3/2021).
Baca Juga: Pertama Kali Bicara soal KLB Demokrat, Moeldoko Mengaku Khilaf
Dalam tayangan berdurasi lebih dari dua menit itu, Moeldoko buka suara mengenai alasannya bergabung sebagai bagian dari Partai Demokrat melalui kongres luar biasa di Sibolangit.
Dia mengatakan dirinya telah ditetapkan sebagai ketua umum partai menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.
“Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi. Arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat,” sebut Moeldoko sebagaimana diwartakan Antara.
“Untuk itu, semua berujung kepada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” kata dia menambahkan.
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan dirinya tidak perlu meminta izin kepada Presiden Joko Widodo terkait keputusannya menerima tawaran sebagai ketua tandingan Partai Demokrat.
“Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden. Saya juga khilaf sebagai manusia biasa tidak memberi tahu istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil,” terang Moeldoko.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar