Setelah kudeta militer, mereka memperpanjang gencatan senjata sepihak hingga 31 Maret.
"Kami mengutuk tindakan keras tersebut. Kami juga berduka bersama dengan keluarga para pengunjuk rasa yang tewas." ujar juru bicara TNLA Mayor Mai Aik Kyaw.
Mai Aik Kyaw mengatakan Persaudaraan Persaudaraan sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri gencatan senjata sepihak.
TNLA mengatakan militer bertanggung jawab atas kekerasan tersebut, termasuk penembakan dan pembunuhan warga sipil.
Mai Aik Kyaw menambahkan bahwa kelompoknya akan terus bekerja dengan anggota aliansi lainnya untuk melindungi warga sipil.
Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) telah melancarkan serangan terhadap militer dan polisi di Negara Bagian Kachin dan Negara Bagian Shan utara sejak 11 Maret, dengan mengatakan bahwa mereka mendukung rakyat.
Tindakan itu dilakukan setelah dua warga sipil ditembak mati dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa anti-rezim di ibu kota Negara Bagian Kachin, Myitkyina, pada 8 Maret.
Baru-baru ini, Brigade 5 Serikat Nasional Karen (KNU) menyerbu pangkalan militer di distrik Papun, Negara Bagian Karen. KNU dan beberapa organisasi etnis bersenjata lainnya juga menolak undangan rezim untuk menghadiri Hari Angkatan Bersenjata Sabtu lalu.
Pemimpin KNU Padoh Saw Mutu Say Poe mengatakan kelompoknya akan bertemu dengan pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing hanya ketika pasukan Tatmadaw berhenti membunuh warga sipil dan membebaskan semua tahanan yang ditangkap setelah kudeta.
Baca Juga: Balita Selamat dari Serangan Udara Militer Myanmar, Sang Ayah Tewas
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Diduga Peliharaan Lepas, Damkar Bekasi Evakuasi Buaya Raksasa di Sawah Bantargebang Selama Dua Jam
-
Bambang Tri Siap Jadi Saksi Sidang Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Baru dari Buku Sri Adiningsih
-
Wamenkum: Penyadapan Belum Bisa Dilakukan Meski Diatur dalam KUHAP Nasional
-
Hindari Overkapasitas Lapas, KUHP Nasional Tak Lagi Berorientasi pada Pidana Penjara
-
Kayu Hanyutan Banjir Disulap Jadi Rumah, UGM Tawarkan Huntara yang Lebih Manusiawi
-
Video Viral Badan Pesawat di Jalan Soetta, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan