Suara.com - Serangan ke Markas Besar Polri, sore tadi, menunjukkan penangkapan demi penangkapan terhadap terduga teroris yang dilakukan aparat keamanan belakangan ini belum efektif "membenamkan potensi aksi teror," kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery, Rabu (31/3/2021).
"Penangkapan yang dilakukan oleh terduga teroris beberapa waktu belakangan ini ternyata belum bisa efektif dalam membenam potensi aksi teror," kata Herman.
Menurut Herman teror yang terjadi belakangan menjadi sinyal darurat bagi Polri, BNPT, dan BIN.
Herman meminta fungsi intelijen diperkuat dalam mengatasi persoalan terorisme.
"Saya sebagai Ketua Komisi III meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya," ujarnya.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari polisi mengenai kronologis kejadian di Mabes Polri sore tadi.
Juru bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono rencananya akan memberikan keterangan resmi dalam waktu dekat.
Anggota Komisi Hukum DPR menilai serangan ke Mabes Polri sudah mengancam kedaulatan dan pertahanan negara. Aparat keamanan diminta bergerak cepat untuk menangani kasus tersebut.
"Teror di Mabes Polri ini bukan hanya mengancam rasa aman masyarakat, tapi sudah mengancam kedaulatan dan pertahanan negara," kata legislator Didik Mukrianto.
Baca Juga: Terduga Teroris Serang Mabes Polri, Lalin di Jalan Trunojoyo Tetap Lancar
"Untuk itu, aparat keamanan dan aparat negara harus melawan segala bentuk kekuatan teror ini. Dengan kekuatan, sinergi yang utuh dan langkah-langkah cepat, tepat dan terukur tidak akan mungkin negara kalah dengan teroris."
Anggota Fraksi Demokrat itu menjelaskan teror bukan hanya merenggut hak hidup, tetapi juga merenggut hak atas rasa aman yang dilindungi oleh instrumen HAM internasional.
"Mari kita dukung sepenuhnya, setiap upaya kepolisian untuk mengusut tuntas, mengidentifikasi, memitigasi dan memutus mata rantai jaringan terorisme ini agar terorisme bisa diberantas di negara tercinta ini. Dengan partisipasi yang utuh dari masyarakat maka akan memudahkan aparat kepolisian dalam mencegah, memberantas terorisme," ujar Didik.
Berita Terkait
-
Rilis 27 Februari 2026, Scream 7: Teror Ghostface Keluarga Sydney Prescott
-
Era Baru Main Roblox: Wajib Scan Wajah, Anak di Bawah Umur Auto Diblokir
-
Seorang Remaja di Rusia Serang Sekolah Usai Terinspirasi Aksi Bom SMA 72
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Penuhi Panggilan Mabes Polri: Tidak Ada Niat Jahat
-
Istana Prihatin Atas Teror Terhadap Influencer, Minta Polisi Lakukan Investigasi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak