Suara.com - Serangan ke Markas Besar Polri, sore tadi, menunjukkan penangkapan demi penangkapan terhadap terduga teroris yang dilakukan aparat keamanan belakangan ini belum efektif "membenamkan potensi aksi teror," kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery, Rabu (31/3/2021).
"Penangkapan yang dilakukan oleh terduga teroris beberapa waktu belakangan ini ternyata belum bisa efektif dalam membenam potensi aksi teror," kata Herman.
Menurut Herman teror yang terjadi belakangan menjadi sinyal darurat bagi Polri, BNPT, dan BIN.
Herman meminta fungsi intelijen diperkuat dalam mengatasi persoalan terorisme.
"Saya sebagai Ketua Komisi III meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya," ujarnya.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari polisi mengenai kronologis kejadian di Mabes Polri sore tadi.
Juru bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono rencananya akan memberikan keterangan resmi dalam waktu dekat.
Anggota Komisi Hukum DPR menilai serangan ke Mabes Polri sudah mengancam kedaulatan dan pertahanan negara. Aparat keamanan diminta bergerak cepat untuk menangani kasus tersebut.
"Teror di Mabes Polri ini bukan hanya mengancam rasa aman masyarakat, tapi sudah mengancam kedaulatan dan pertahanan negara," kata legislator Didik Mukrianto.
Baca Juga: Terduga Teroris Serang Mabes Polri, Lalin di Jalan Trunojoyo Tetap Lancar
"Untuk itu, aparat keamanan dan aparat negara harus melawan segala bentuk kekuatan teror ini. Dengan kekuatan, sinergi yang utuh dan langkah-langkah cepat, tepat dan terukur tidak akan mungkin negara kalah dengan teroris."
Anggota Fraksi Demokrat itu menjelaskan teror bukan hanya merenggut hak hidup, tetapi juga merenggut hak atas rasa aman yang dilindungi oleh instrumen HAM internasional.
"Mari kita dukung sepenuhnya, setiap upaya kepolisian untuk mengusut tuntas, mengidentifikasi, memitigasi dan memutus mata rantai jaringan terorisme ini agar terorisme bisa diberantas di negara tercinta ini. Dengan partisipasi yang utuh dari masyarakat maka akan memudahkan aparat kepolisian dalam mencegah, memberantas terorisme," ujar Didik.
Berita Terkait
-
Misteri 'Kremlin' Jakarta Pusat: Kisah Rumah Penyiksaan Sadis Era Orba yang Ditakuti Aktivis
-
Bentuk Pasukan Khusus di Dunia Maya, Cara BNPT Mencegah Radikalisme di Era Tanpa Batas
-
Link Resmi Cara Cek Penerima Bansos Kemensos September 2025
-
Gatot Kritik Penyebaran Video Penangkapan Anggota BAIS: Ada Pembentukan Opini Mendiskreditkan TNI
-
Ajak Bakar Mabes Polri, Tersangka Laras Faizati Minta Maaf dan Ajukan Keadilan Restoratif
Terpopuler
- 3 Fakta Menarik Skuad Timnas Indonesia Jelang Duel Panas Lawan Arab Saudi
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 27 September 2025, Kesempatan Raih Pemain OVR 109-113
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
- Rumahnya Dijadikan Tempat Kebaktian, Apa Agama Krisna Mukti?
- Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan
Pilihan
-
Misi Bangkit Dikalahkan Persita, Julio Cesar Siap Bangkit Lawan Bangkok United
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
Terkini
-
Game-Changer Transportasi Jakarta: Stasiun KRL Karet dan BNI City Jadi Satu!
-
Ingin Benahi Masalah Keracunan MBG, Prabowo Minta Ompreng Dicuci Ultraviolet hingga Lakukan Ini
-
Gedung Bundar Siapkan 'Amunisi' untuk Patahkan Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim
-
Waspada! 2 Ruas Jalan di Jakarta Barat Terendam: Ketinggian Air Capai...
-
Viral SPBU Shell Pasang Spanduk 'Pijat Refleksi Rp1000/Menit', Imbas BBM Kosong
-
Tok! Lulusan SMA Tetap Bisa Jadi Presiden, MK Tolak Gugatan Syarat Capres-Cawapres Minimal Sarjana
-
Amnesty Tanggapi Pencabutan Kartu Identitas Liputan Istana: Contoh Praktik Otoriter
-
Tak Ada Damai, Penggugat Ijazah Gibran, Subhan Palal Beri Syarat Mutlak: Mundur dari Jabatan Wapres!
-
Dari OB dan Tukang Ojek Jadi Raja Properti, 2 Pemuda Ini Bikin Prabowo Hormat, Cuan Rp150 M Setahun!
-
Masa Depan PPP Suram? Pengamat: Di Mata Rakyat 'Mengurus Partai Saja Tidak Becus'