Suara.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) memperketat pintu masuk wilayah baik melalui udara maupun pelabuhan untuk mencegah penularan mutasi baru virus corona.
Doni mengatakan, Pemprov NTT harus segera membentuk Satgas Karantina, dengan mengimplementasikan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Covid-19.
“Kita harus antisipasi, kalau kita membiarkan, maka yang meninggal lebih awal akan bertambah banyak,” kata Doni saat Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Kawasan Nusa Dua, Bali, Sabtu (3/4/2021).
Doni juga mendapatkan laporan bahwa mobilitas penduduk melalui lintas batas negara di NTT tanpa melalui ketentuan kekarantinaan dan dua kali swab pada masa pandemi.
“Kedatangan luar negeri ini yang membuat saya prihatin. Arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2020 untuk melakukan proses karantina dan swab dua kali bagi proses repatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun kedatangan Warga Negara Asing (WNA),” ucapnya.
Menurut data yang dikantongi Doni, ada sebanyak 1.480 orang yang masuk ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, dan didapatkan 687 terkonfirmasi positif setelah melalui karantina dan dua kali swab pcr. Padahal sebelumnya mereka semua membawa dokumen bebas Covid-19 dari luar negeri.
“Setelah lima hari karantina kemudian diswab lagi yang kedua terjaring sebanyak 687 orang (positif Covid-19)” kata Doni.
Berkaca dari fenomena tersebut, maka Doni meminta agar seluruh pemangku kebijakan daerah termasuk lintas kementerian/lembaga dan unsur TNI/Polri untuk bersama-sama peduli dan menjalankan program kekarantinaan dengan baik.
“Kalau pasukan kita dari TNI/Polri, Kementerian Kesehatan, Imigrasi dan semuanya tidak punya kepedulian kepada program ini, maka 687 orang yang pulang ke kampung, lantas ketemu keluarganya ada yang kelompok rentan, kemudian terpapar COVID-19 dan nggak ada fasilitas kesehatan, maka lewat,” tutupnya.
Baca Juga: Penjelasan Satgas Covid-19 Seputar Kejadian Ikutan Usai Imunisasi
Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh unsur yang ada di Provinsi NTT untuk tidak lengah.
Berita Terkait
-
Update Covid-19 Global: India Laporkan Lebih dari 90 Ribu Kasus Baru Sehari
-
Akibat Pandemi Covid-19, NASA Prediksi Alami Kerugian Hingga 3 Miliar USD
-
Kadinkes DKI Sebut Kasus Covid-19 Jakarta Turun Dibanding Desember 2020
-
Wagub DKI Sebut Pemprov Terus Genjot Vaksinasi Covid-19 Lansia
-
Sempat Sepi Pengunjung, Hutan Bambu Kota Bekasi Kini Ramai Lagi
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Sindir Dirut Bank BUMN: Mereka Pintar Cuma Malas, Sabtu-Minggu Main Golf Kali!
-
Takut Pecah Belah Timnas Indonesia, Konflik STY vs Mees Hilgers akan Dibongkar Setelah Oktober
-
9 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Suntik Dana Rp200 Triliun, Menkeu Purbaya ke Para Bos Bank BUMN: Suruh Mikir, Mereka Orang Pintar!
-
Terbongkar! Tangan Kanan Akui Shin Tae-yong Memang Punya Masalah dengan Mees Hilgers
Terkini
-
Soal Prabowo Lantik Menkopolkam dan Menpora Baru Besok, Anak Buahnya Bilang Begini!
-
Respons Usulan Menteri Pigai Soal Lapangan Khusus Demo di DPR, Komisi XIII: Perlu Kajian Lanjut
-
Sebelum Ditusuk, PSK di Sidrap Sempat Gigit Tangan Pelaku dan Teriak Minta Tolong
-
Kabinet Merah Putih Masih Pincang, Besok Prabowo Lantik Menko Polkam dan Menpora Baru?
-
Bakal Tersangka usai Didepak Prabowo? Mahfud MD Ungkap 2 Opsi Seret Budi Arie di Kasus Judol
-
Serangan Balik KPK! Bongkar Aliran Dana Rp 108 Miliar ke Perusahaan Rudy Tanoe
-
Komisi II DPR Kritik Keras Keputusan KPU Jadikan Ijazah Capres Informasi Rahasia
-
Skandal Kuota Haji: KPK Ungkap Jual Beli Kuota Khusus Antar Biro Travel, Negara Boncos Rp1 Triliun
-
Selain Ijazah, Laporan Harta Kekayaan LHKPN Capres dan Cawapres juga Dirahasiakan KPU
-
Anak Buah Prabowo Beri Kode di Istana, Pelantikan Menko Polkam dan Menpora Rabu Besok?