Suara.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) memperketat pintu masuk wilayah baik melalui udara maupun pelabuhan untuk mencegah penularan mutasi baru virus corona.
Doni mengatakan, Pemprov NTT harus segera membentuk Satgas Karantina, dengan mengimplementasikan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Covid-19.
“Kita harus antisipasi, kalau kita membiarkan, maka yang meninggal lebih awal akan bertambah banyak,” kata Doni saat Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Kawasan Nusa Dua, Bali, Sabtu (3/4/2021).
Doni juga mendapatkan laporan bahwa mobilitas penduduk melalui lintas batas negara di NTT tanpa melalui ketentuan kekarantinaan dan dua kali swab pada masa pandemi.
“Kedatangan luar negeri ini yang membuat saya prihatin. Arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2020 untuk melakukan proses karantina dan swab dua kali bagi proses repatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun kedatangan Warga Negara Asing (WNA),” ucapnya.
Menurut data yang dikantongi Doni, ada sebanyak 1.480 orang yang masuk ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, dan didapatkan 687 terkonfirmasi positif setelah melalui karantina dan dua kali swab pcr. Padahal sebelumnya mereka semua membawa dokumen bebas Covid-19 dari luar negeri.
“Setelah lima hari karantina kemudian diswab lagi yang kedua terjaring sebanyak 687 orang (positif Covid-19)” kata Doni.
Berkaca dari fenomena tersebut, maka Doni meminta agar seluruh pemangku kebijakan daerah termasuk lintas kementerian/lembaga dan unsur TNI/Polri untuk bersama-sama peduli dan menjalankan program kekarantinaan dengan baik.
“Kalau pasukan kita dari TNI/Polri, Kementerian Kesehatan, Imigrasi dan semuanya tidak punya kepedulian kepada program ini, maka 687 orang yang pulang ke kampung, lantas ketemu keluarganya ada yang kelompok rentan, kemudian terpapar COVID-19 dan nggak ada fasilitas kesehatan, maka lewat,” tutupnya.
Baca Juga: Penjelasan Satgas Covid-19 Seputar Kejadian Ikutan Usai Imunisasi
Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh unsur yang ada di Provinsi NTT untuk tidak lengah.
Berita Terkait
-
Update Covid-19 Global: India Laporkan Lebih dari 90 Ribu Kasus Baru Sehari
-
Akibat Pandemi Covid-19, NASA Prediksi Alami Kerugian Hingga 3 Miliar USD
-
Kadinkes DKI Sebut Kasus Covid-19 Jakarta Turun Dibanding Desember 2020
-
Wagub DKI Sebut Pemprov Terus Genjot Vaksinasi Covid-19 Lansia
-
Sempat Sepi Pengunjung, Hutan Bambu Kota Bekasi Kini Ramai Lagi
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Setelah Bangkai Anjing, Kini Giliran Alat Berat! Misteri Teror Beruntun Tim Relawan di Aceh Tamiang
-
Kementerian HAM Kenalkan Program Kampung Redam dan Desa Sadar HAM di Lombok Barat
-
Menlu Sugiono Kirim Surat Belasungkawa Wafatnya Ali Khamenei ke Dubes Iran, Ini Alasannya
-
Detik-detik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK Saat Ngecas Mobil Listrik di SPKLU
-
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Diduga Terima Rp5,5 Miliar dari Perusahaan Keluarga
-
Spanyol Buka Suara: Amerika Serikat Tak Beri Peringatan Sekutu Sebelum Serang Iran
-
Aturan Baru Lapangan Padel di Jakarta: Jarak ke Pemukiman Minimal 160 Meter, Lebar Jalan 15 Meter
-
Menko Polkam Instruksikan Bandara-Stasiun Kerja Optimal Saat Lebaran, Wanti-wanti Hal Ini
-
Aset PT MASI Rp 14,5 Triliun Dibekukan, Korban Ilegal Akses Desak Kepastian Uang Kembali
-
Ahmad Muzani: Indonesia Bisa Kapan Saja Keluar BoP, Tapi Butuh Hal Ini