Suara.com - Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan jajarannya untuk mempercepat evakuasi dan penanganan korban serta dampak bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
"Saya minta agar penangangan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat dan baik. Seperti bantuan pelayanan kesehatan, kertersediaan logistik dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi serta juga perbaikan infrastruktur," kata Jokowi, hari ini.
Perintah disampaikan kepada Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Marsda TNI Henri Alfiandi, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Kepada masyarakat diimbau Jokowi untuk mengikuti arahan petugas di lapangan.
"Selalu meningkatkan kewaspadaan dari bencana banjir dan longsor karena meningkatkanya curah hujan yang esktrim. Perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG dan aparat di daerah," katanya.
Mewakili pemerintah, Jokowi menyampaikan menyampaikan duka cita kepada keluarga korban.
"Saya juga memahami kesedihan yang dialami sodara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini," kata Jokowi.
Banjir bandang di sembilan desa di Flores Timur terjadi pada Minggu (4/3/2021), dini hari.
Data BNPB pada Senin (5/4/2021) menyebutkan sebanyak 256 orang mengungsi di Balai Desa Nelemawangi dan sejumlah warga lainnya mengungsi di Balai Desa Nelelamadike.
Baca Juga: Banjir Bandang Flores Timur, BNPB: 44 Orang Tewas, 24 Hilang, 256 Mengungsi
Warga yang masih hilang sebanyak 24 orang, dan yang meninggal dunia tercatat 44 orang. Sedangkan warga yang luka-luka, saat ini sudah mendapatkan perawatan medis.
Delapan desa terdampak, Desa Nelemadike dan Nelemawangi (Kecamatan Ile Boleng), Desa Waiburak dan Kelurahan Waiwerang (Adonara Timur), Desa Oyang Barang dan Pandai (Wotan Ulu Mado), dan Desa Duwanur, Waiwadan dan Daniboa (Adonara Barat).
Kerugian materil masih tercatat rumah hanyut 17 unit, terendam lumpur 60, dan lima jembatan putus.
Banjir bandang juga terjadi di Sumba Timur dan Lembata.
Dari data BPBD Kabupaten Sumba Timur, sebanyak 54 KK atau 165 jiwa mengungsi, sedangkan 109 KK atau 475 KK terdampak.
Di Kabupaten Lembata, banjir bandang menewaskan 11 warga dan 16 lainnya hilang.
Berita Terkait
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
PBNU Tetapkan Jadwal Muktamar ke-35 Agustus 2026, NTB hingga Jatim 'Berebut' Jadi Tuan Rumah
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Kaesang Minta Kader PSI NTB Belajar dari Senior, Dorong Regenerasi Menuju Kursi DPRD
-
Analis Bongkar Misi Reshuffle Prabowo Hapus Bayang-bayang Jokowi dan Jadikan Dudung 'The New Luhut'
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara